Walhi Sumbar : Minta Tinjau Kembali Rencana Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru

0

Padang (AmiraRiau.com) – Senin 23/3, Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, menarik kita mencermatinya bersama, perencanaan jalan dimuai dari Padang-Sicincin, Sicincin-Bukittinggi, Bukittinggi-Payakumbuh, Payakumbuh-Bangkinang, dan Bangkinang-Pekanbaru. Lahirnya nawacita-nya Jokowi-JK untuk mendorong pembangunan fisik yang diperkuat dengan dikeluarkannya Perpres No. 58 tahun 2017 tentang Percepatan Perencanaan Proyek Strategis Nasional.

Perencanaan jalan tol Padang-Pekanbaru salah satu proyek strategis nasional, di atas kertas dalam perencanaan pembangunan jalan tol ini memang tidak menjadi permasalahan. Namun, implementasinya mulai dari Kota Padang sampai Pekanbaru yang merupakan kawasan produktif yang menjadi sumber ekonomi masyarakat. Berdasarkan survei WALHI Sumatera Barat, bahwa pembangunan melalui sawah pemukiman masyarakat _notabene tanah pusako. Tanah pusako_ merupakan tanah yang dimiliki secara komunal yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara, di kawasan perladangan masyarakat yang ada tanaman _tuo_ dan tanaman _mudo_.

Pantauan kami, titik perencanaan jalan tol mulai dari Kota Padang, Padang Pariaman, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh banyak melalui kawasan produktif. Ini menjadi masalah dikemudian hari, ketika pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ini menjadikan persoalan yang sangat fundamental. Menarik, seandainya melihat pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, lantas bagaimana dengan pengaruhnya terhadap ekonomi sekitaran jalan tol.
Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita sebagai masyarakat, apakah berdampak secara ekonomi dan sosial, sehingga menguntungkan masyarakat jangka panjang terhadap pembangunan jalan tol ini. Tommy Adam, Divisi Riset dan Database WALHI Sumatera Barat, mengatakan “ pembangunan jalan tol ini, berdampak kepada masyarakat yang akan dilalui jalan tol, begitu pun dengan penetapan lokasi yang merupakan wilayah produktif, dari hasil data kami temukan di lapangan, bahwa, lokasi jalan tol tersebut berada pada kawasana padat penduduk dan produktif belum lagi soal nilai tanah yang bayarkan yang belum jelas. Sementara lahan tersebut merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat, begitu pun dengan minimnya sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan jalan tol ini, sementara itu sudah di atur dalam proses pengadaan tanah, tetapi, implemntasi di lapangan jauh panggang dari api. Dampaknya, warga kebingungan terhadap informasi pembangunan jalan tol tersebut”.

Sambungannya, “melihat tipologi petani masyarakat di sana, kalau kita mengutip dari Erick Work masih bertipologi peasant, sehingga hasil sawah ladangnya untuk kebutuhan hidup mereka, dan kalau berlebih akan dijual untuk kebutuhan sekolah anaknya, dan kebutuhan sekunder dari hasil sawah pun. Itu yang akan diambil oleh perusahaan, yang secara tidak langsung mengambil sumber-sumber penghidupan masyarakat petani untuk melanjutkan hidupnya sampai anak cucunya yakni harta warisan mereka”.

Dari Hasil Analisis WALHI Sumatera Barat yaitu overlay Rencana Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru dengan Nagari di Sumatera Barat, terdapat sebanyak 74 Nagari/Desa, 20 Kecamatan dan 7 Kab/Kota yang terdampak dari rencana pembangunan Tol. selain itu, Jalan tol ini setidaknya melalui kawasan Cagar Alam lembah Anai. Jalan di tol ini direncakan akan dibuat terowongan lebih kurang sepanjang 9 Km. Kawasan Cagar alam lembah Anai sendiri adalah hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam serta cadangan kandungan air untuk di sumber air bagi masyarakat Kab. Padang Pariaman dan sekitarnya. Bila kegiatan ini tetap dilanjutkan tentunya akan menyebabkan keterancaman bagi kawasan cagar alam lembah Anai.

Uslaini, Direktur WALHI Sumatera Barat, mengatakan “ pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana nasib para pemilik tanah masyarakat yang produktif jika diambil untuk pembangunan jalan tol. Sementara, tanahnya tersebut juga tidak luas, lantas ketika pembangunan berjalan dan mengambil ruang-ruang kehidupan untuk kepentingan pembangunan, saya pikir ini sungguh sangat disayangkan, WALHI Sumbar sendiri menilai proses penentuan lokasi dan pembangunan bersifat _top down_ merugikan rakyat kecil. Seharusnya, pemerintah mengakomodir keberatan-kebaratan penetapan lokasi atau jalur yang akan dilewati jalan tol tersebut begitu juga dengan penentuan nilai tanah yang terpakai.

Sambungannya, UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah menjelaskan proses pengakuan, mekanisme, peralihan dan pengadaan tanah untuk kepetingan umum begitu yang yang dijelaskan secara teknis dalam Peraturan Presiden 71/2012 tentang penyelanggraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepetingan umum, kami menilai pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan jalan tol tersebut tidak menerapkan seutuhnya apa yang tertuang dalam peraturan dan kearifan local sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang menolak. Misalnya, proses pelepasan tanah masyarakat sesuai UU 2/2012 pasal 36, bisa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang prosesnya itu mengandunag azaz keadilan yang telah melakukan kajian oleh tim penilai pengadaan tanah. Fakta yang ditemukan pilihan-pilihan tersebut tidak pernah di sosialisasi kepada masyarakat terdampak bahkan ironisnya tanah-tanah masyarakat di patok langsung tanpa ada sosialisasi.Rls

Sumber foto : Riaumandiri.com