INHU, AMIRARIAU.COM-Hari pertama usai pelantikan dan serah terima jabatan, Bupati Inhu H Yopi Arianto dan Wakil Bupati Inhu H Khairizal langsung melaksanakan tugas. Jika Bupati melakukan inspeksi mendadak di RSUD Indrasari dan sejumlah SKPD, sedangkan Wakil Bupati Inhu H Khairizal memimpin rapat koordinasi pelaksanaan APBD Tahun 2016 dengan seluruh SKPD di Aula Bappeda dan Litbang Inhu, Jumat (19/2).
Rapat koordinasi ini juga dihadiri Sekda Inhu Agus Rianto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Inhu H Asriyan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhu Isdjarwadi. Rapat koordinasi ini digelar untuk memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan SKPD terkait sejumlah agenda penting pemerintah, termasuk kemungkinan menurunnya target pendapatan, khususnya DBH Migas dalam APBD Tahun 2016 akibat menurunya harga minyak mentah dunia hingga menyentuh level US$ 30 per barel. Sementara asumsi pada APBN US$ 50 per barel.
Untuk menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Inhu H Khairizal minta kepada seluruh kepala SKPD untuk menginventarisir sejumlah kegiatan yang dinilai tidak penting sehingga dampak dari menurunnya pendapatan dari sektor DBH Migas dapat diantisipasi.
Selain itu, H Khairizal juga minta kepada seluruh kepala SKPD jemput bola ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga dapat merebut alokasi anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Inhu serta mengoptimalkan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah.
Pada rapat koordinasi tersebut, juga dibahas persiapan pemetaan dan invetarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasaran serta dokumen terhadap SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Sebab sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut sudah harus tuntas dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2016 serta serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen pada tanggal 2 Oktober 2016. Hasil kegiatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan RKPD, KUA PPAS serta RAPBD Tahun 2017.
Kemudian terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus segera diselesaikan. Sebab RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. ”RPJMD ini harus segera kita selesaikan karena merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati Inhu kepada masyarakat,” tegasnya.
Tidak hanya itu, pada rapat koordinasi tersebut juga dibahas terkait dengan penanggulangan bencana seperti banjir di sepanjang daerah aliran sungai yang berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat, sehingga sangat diperlukan koordinasi dari setiap SKPD. (*)
