Tapem Himbau Desa Persiapan segera Miliki Peta Kesepakatan Tapal Batas

0

ROHUL, AMIRARIAU.COM-Untuk merampungkan Pembentukan Desa Persiapan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekdakab Rohul Muhamad Zaki S.stp, menghimbau kepada seluruh desa persiapan agar segera menyelsaikan Peta Kesepakatan untuk segera ditetapkan titik koordinatnya.

Pasalnya, peta Kesepakatan Tapal batas antara desa persiapan, desa induk dan desa di sekelilingnya merupakan salah satu syarat penting, untuk keberlanjutan desa persiapan tersebut hingga menjadi desa defentif, sesuai amanah Undang-Undang No 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa.

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Rohul Muhamad Zaki S.stp, Dari 32 Desa Persiapan yang telah di usulkan masyarakat ke pemerintah Daerah, baru sekitar 20 desa persiapan yang telah memlikiki peta kesepakatan. Dari 20 desa tersebut, baru beberapa diantaranya yang sudah ditetapkan titik Koordinat Tapal Desa nya Oleh Tapem.

”Kita menghimbau Kepada Desa-desa persiapan, Melalui camat, agar segera menyelesaikan Peta kesepakatan itu, karena peta kesapakatan itu, menjadi dasar kami untuk menentukan koordinat batas desa persiapan dengan desa induk dan desa sekililingnya,” jelas zaki di Pasirpengaraian.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul Budia Kasino menyatakan, berdasarkan evaluasi yang di lakukan tim evaluasi, Peta kesepakatan menjadi salah satu syarat, yang tidak dimiliki oleh desa-desa persiapan, selain Jumlah Penduduk yang belum Mencukupi 800 KK serta Gambran Fasilitas Publik dan Potensi desa.

Kelengkapan syarat-syarat tersebut, nantinya akan menentukan, apakah desa pesiapan tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika dari hasil evaluasi desa persiapan tersebut tidak memenuhi syarat, maka desa persiapan itu kemungkinan akan di lebur kembali dengan desa induknya.

Sementara desa persiapan yang layak, akan dikuatkan status desa persiapanya dengan sebuah Peraturan Daerah. Sementara untuk pendefenitifan desa persiapan, sesuai amanah UU no 6 Tahun 2015 Tentang pemerintahan desa, akan di lakukan 3 tahun setelah desa persiapan itu di tetapkan. (Adv/Yus)