PEKANBARU, AmiraRiau.com- Lembaga Sertifikasi Profesi gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (LSP GATAKI), sudah memperoleh izin penyelenggaraan Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada 13 skema sertifikasi.
“Penyelenggaraan sertifikasi jarak jauh ini, telah banyak memberikan manfaat bagi LSP GATAKI Konstruksi Mandiri, khususnya dalam menjangkau tenaga kerja konstruksi dalam memenuhi kebutuhan akan sertifikat kompetensi kerja diseluruh pelosok penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata H. Aswandi, SE, Sekjend DPP GATAKI Konstruksi Mandiri.
Kegiatan diskusi tersebut, dibuka oleh Pj Gubernur Riau yang diwakili Plh Kadis PUPR Provinsi Riau, Fery Yunanda, serta merupakan rangkaian dari penyaksian pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) dan Upgrading Asesor Kompetensi LSP GATAKI Konstruksi Mandiri di oleh Ketua BNSP Syamsi Hari dan 2 Komisioner BNSP lainnya Adi Mahfudz dan Miftakul Azis, yang digelar di gedung Pusat Pembinaan Pekanbaru (P3SM) Jalan dr. Leimena, Pekanbaru – Riau, Selasa (4/6/2024).
Kata H. Aswandi, LSP GATAKI Konstruksi Mandiri saat ini telah memiliki 324 Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri yang tercatat di BNSP dan tersebar di seluruh wilayah NKRI.
“Namun kita ketahui bahwa proyek-proyek konstruksi terutama pembangunan infrastruktur pada umumnya berada di lokasi yang cukup jauh dari kota-kota besar sehingga masih banyak tenaga kerja konstruksi yang tidak dapat terjangkau oleh layanan TUK tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan melaksanakan Sertifikasi Jarak Jauh, sehingga mampu untuk dijangkau oleh Tenaga Kerja Konstruksi Nasional dimana pun mereka berada,” tuturnya.
LSP GATAKI Konstruksi Mandiri, dibentuk oleh Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia atau GATAKI yang merupakan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang terakreditasi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sebagai salah satu Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, GATAKI menetapkan klasifikasi bidang keilmuan asosiasi profesinya pada klasifikasi manajemen pelaksanaan, sehingga dalam pembentukan LSP GATAKI Konstruksi Mandiri mengajukan Lisensi Skema Ruang Lingkup layanan pada klasifikasi Manajemen Pelaksanaan.
Pembentukan LSP di sektor jasa konstruksi oleh GATAKI merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pembangunan jasa konstruksi nasional, khususnya dalam upaya untuk meningkatkan Dumber Daya Manusia dalam mewujudkan tenaga kerja konstruksi yang professional, handal dan kompeten dengan harapan akan terpenuhinya standar keselamatan, keamanan, kesehatan dan Keberlanjutan dalam pembangunan di sektor konstruksi.
LSP GATAKI Konstruksi Mandiri memperoleh Lisensi dari BNSP pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan ruang lingkup lisensi pada 19 skema sertifikasi pada Klasifikasi Bidang Keilmuan Manajemen Pelaksanaan.
“Seiring berjalannya waktu, LSP GATAKI Konstruksi Mandiri senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas ruang lingkup layanan sertifikasi sehingga pada saat ini kami telah memiliki lisensi atas 43 Skema Sertifikasi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua BNSP beserta jajarannya atas kerjasama yang baik dalam membina kami sehingga kami dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara efektif, efisien dan berkelanjutan, LSP GATAKI Konstruksi Mandiri telah mengembangkan sistem informasi sertifikasi kompetensi kerja dengan metode Nirkertas atau Papperless.
Melalui Sistem Informasi ini maka penyelenggaraan sertifikasi dapat lebih efektif karena rekaman asesmen dapat diketahui secara real tim dan tidak memerlukan pengiriman dokumen fisik dari TUK LSP Gataki Konstruksi Mandiri yang tersebar diseluruh penjuru NKRI.
“Pada kesempatan ini kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua BNSP beserta jajarannya yang telah banyak memberikan waktu dalam membimbing kami pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi Kerja ini sehingga LSP Gataki Konstruksi Mandiri memperoleh izin dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara Nirkertas,” tutur H. Aswandi.
Dikatakan, banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan dari penyelenggaraan asesmen secara Nirkertas ini. Pertama, efektifitas.
“Melalui sistem informasi ini kami dapat memantau tahapan kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang diselenggarakan di TUK yang tersebar diseluruh wilayah NKRI secara real time. Dokumen rekaman asesmen tidak perlu dikirim secara fisik karena secara otomatis tersimpan dalam bentuk digital dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara cepat karena tidak memerlukan pengiriman dokumen fisik dari TUK ke LSP serta menghindari terjadinya kehilangan dokumen,” ujar Aswandi.
Kedua, efisien. Dengan menggunakan sistem informasi ini LSP dan TUK, lanjut Aswandi, tidak perlu lagi melakukan pencetakan dan pengiriman dokumen sehingga dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan.
Ketiga, ketelusuran. Proses sertifikasi secara digital akan memberikan kemampuan telusur yang tinggi karena setiap tahapan proses akan terekam secara digital dan penyimpanan dokumen rekaman secara digital tersebut juga akan mempermudah akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelusuran dokumen.
Keempat, validitas. Kata Aswandi, setiap personil yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan sertifikasi memiliki hak akses sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terekam sehingga dapat menghindari pemansual tanda tangan karena yang dapat melakukan tindakan pada setiap tahapan adalah personil yang memiliki hak akses tersebut.
Kelima, akuntabilitas. Seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tercatat secara real time pada sistem informasi dan dapat dipertanggungjawabkan karena dilaksanakan oleh personil yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya, keenam, keberlanjutan. Produk kertas merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan hutan dengan mengurangi pemanfaatan kertas kita telah turut serta mengurangi potensi penebangan hutan dan membantu mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan hutan untuk produksi kertas. Mengurangi penggunaan kertas, dapat diartikan kita telah berupaya untuk turut serta dalam pelestarian lingkungan hidup.
Solusi Terbaik
H. Aswandi mengatakan, berkaca pada kondisi serta dalam rangka memenuhi kesenjangan yang cukup tinggi antara tenaga kerja yang bekerja disektor konstruksi dengan tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi, maka penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja jarak jauh ini merupakan solusi terbaik.
“Untuk itu kami berharap BNSP berkenan untuk terus membina kami dalam mengembangkan ruang lingkup layanan sertifikasi jarak jauh ini agar lebih baik,” ujar H. Asdwandi.
Dalam mengembangkan sertifikasi kompetensi jarak jauh, LSP GATAKI Konstruksi Mandiri mempertimbangkan efektifitas penyelenggaraan sehingga dalam menentukan skema sertifikasi yang akan diselenggarakan dengan metode jarak jauh adalah skema yang lebih mengedepankan kompetensi dalam manajerial dan kemampuan analisis atau keahlian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan kerjanya, sedangkan untuk skema sertifikasi yang mengedepankan kompetensi keterampilan secara motorik akan lebih efektif diselenggarakan di TUK.
LSP GATAKI Konstruksi Mandiri memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja di sektor konstruksi dengan berusaha untuk meningkatkan baik dari sisi jumlah dan sebaran asesor serta kompetensi asesor.
Jumlah Asesor Kompetensi yang saat ini tercatat di BNSP adalah 181 Asesor yang tersebar diseluruh wilayah NKRI, jumlah tersebut tentu belum optimal untuk itu kami senantiasa berupaya untuk meningkatkan jumlah dan tentunya sebaran asesor secara bertahap.
Pada kesempatan hari ini LSP Gataki Konstruksi Mandiri juga menyelenggarakan pembinaan Asesor terutama dalam meningkatkan pemahaman terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja yang sesuai dengan SKKNI No. 333 Tahun 2024 yang telah kami implementasikan. Kegiatan Upgrading Asesor Kompetensi ini akan diikuti oleh 40 orang dan dipandu oleh Master Asesor BNSP.
Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, lanjut H. Aswandi, diharapkan akan semakin meningkatkan mutu sertifikasi kompetensi kerja yang dihasilkan oleh LSP Gataki Konstruksi Mandiri.
“Pencapaian yang telah dilakukan oleh LSP Gataki Konstruksi Mandiri saat ini tentu masih belum sempurna, namun kami senantiasa terus berusaha untuk mengembangkan diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Untuk itu dukungan dari para pemangku kepentingan sangat kami butuhkan baik dari BNSP, LPJK, Kementerian PUPR, Gubernur dan Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya, Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha dan masyrakat jasa konstruksi untuk bersama-sama dalam membangun kualitas Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten,” kata H. Aswandi.***
Ketua BNSP Syamsi Hari, SE.,MM, BERSAMA Komisioner BNSP Miftakul Azis, didampingi Sekjend DPP GATAKI, H. Aswandi, SE, dan Ketua Pelaksana LSP GATAKI Konstruksi Mandiri, saat di Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandisi di Jalan dr.l Leimena, Pekanbaru – Riau untuk menyaksikan Sertifikasi Jarak Jauh dan Upgrading Asesor Kompetensi LSP GATAKI Konstruksi Mandiri, Selasa (4/6/2024).
PEKANBARU, AmiraRiau.com- Pemerintah Provinsi Riau, menyampaikan dukungannya untuk mewujudkan percepatan jumlah dan kualitas tenaga kerja profesional bersertifikat.
“Pemerintah Provinsi Riau juga memberikan apresiasi terhadap asosiasi profesi sebagai mitra yang telah membentuk dan menjalankan LSP guna mewujudkan pemenuhan tenaga kerja bersertifikat di Provinsi Riau dan nasional yang tentunya akan membantu mewujudkan infrastruktur berkelanjutan, bermutu dan berkeselamatan,” kata Pj Gubernur Riau, yang diwakili oleh Plh Kadis PUPR Riau, Fery Yunanda, saat membuka diskusi manfaat Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) bagi tenaga kerja sektor konstruksi yang ditaja oleh LSP Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI) di Gedung Pusat OPembinaan Pelatihan Sertifikasi Mandiri (P3SM) Jalan dr. Leimena, Pekanbaru, Selasa (4/6/2024).
Kata Pj Gubernur Riau, konteks pembangunan nasional adalah terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan prinsip ekonomi yang menjunjung tinggi persaingan yang sehat dan berkeadilan.
“Sumber daya manusia yang profesional dan kompeten menjadi unsur penting dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut terutama dalam hal meningkatkan daya saing bangsa,” katanya.
Dari amanat PP 10 Tahun 2018, bahwa BNSP memiliki tugas salah satunya adalah melakukan sertifikasi profesi yang dilaksanakan melalui Lembaga Setrifikasi Profesi (LSP) terlisensi termasuk juga tenaga kerja pada industri konstruksi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 02 tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi dan juga menyebutkan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi untuk melakukan pembinaan pada level tenaga ahli dan pemerintah kabupaten/kota pada level tenaga terampil.
Peningkatan daya saing tenaga kerja tidak hanya focus pada produktifitas dan efisiensi namun juga kreatifitas dan inovasi, untuk itu pada hari asesor kompetensi dibawah P3SM melaksanakan upgrading penerapan Materi Uji Kompetensi terbaru BNSP menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masa depan khususnya pada industri konstruksi.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, Anggota DPR RI Dapil Riau Abdul Wahid, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Mandiri (BNSP), Syamsi Hari dan Komosioner BNSP Adi Mahfudz dan Miftakul Azis, Sekjend DPP GATAKI, H. Aswandi, SE, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Kepala Dinas PU-TARUKIM Siak, Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME, Kadis PUPR Kota Pekanbaru yang diwakili Plt Sekretaris Tuswan Aidi, ST.,Aidi, Polda Riau, Dinas Tenaga Kerja Riau, Dinas tenaga Kerja Kota Pekanbaru, BLK Riau, Politeknik Caltex Riau (PCR), Politeknik Bengkalis, Badan Usaha, Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD F.SPBPU-K.SPSI) Provinsi Riau, Asesor Kompetensi (Askom) badan usaha, serta tamu undangan lainnya.***
Penulis: Adi, Editor: Alseptri Ady
