Ranperda IUJK dan CSR Disahkan DPRD Rohul

0

ROHUL (AMIRARIAU.COM) – Rapat Paripurna DPRD Rokan Hulu (Rohul)sahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) dan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi Perda di Gedung DPRD. Selasa (21/4/2015)

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Rohul, Nasrul Hadi ST MT didampingi Wakil Ketua DPRD Rohul serta puluhan anggota DPRD Rohul, dari semua Fraksi. Juga dihadiri Wabup Rohul, Ir Hafith Syukri serta sejumlah Kepala Dinas Badan dan Kantor di lingkungan Pemkab Rohul.

Paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Rohul, kemudian dilanjutkan penyampaikan laporan masing-masing Pansus IUJK dan CSR DPR Rohul. Dalam laporannya, Ketua DPRD Rohul Nasrul Hadi  yang dibacakan Alpasirin selaku Ketua Pansus CSR,  meminta agar pemerintah serius dan komit terapkan sanksi yang sudah ditetapkan.

“Dimana dalam Perda terutama kepada perusahaan yang belum lengkapi izin, karena itu sangat menentukan terhadap  implementasi Perda tersebut, bagi masyarakat,” sebutnya.

DPRD Rohul berharap Pemkab Rohul segera membentukan Forum Komunikasi CSR, agar pogram-program CSR bisa dilaksanakan serta muatan dan isi Ranperda yang diajukan pemerintah perlu dilakukan penambahan antara lain seperti hak dan kewajiban perusahaan.

Dimana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sesuai mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSP, termasuk wilayah sasaran TJSP dan peran pemerintah, terkait mekanisme penerapan sanksi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan Kemudian dalam tugas pengawasannya perlu diatur dalam  pasal tersendiri dengan melakukan pengawasan pelaksanaan dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan forum TJSP yang dilakukan satu kali dalam enam  bulan.

“Dengan terbentuknya Ranperda IUJK dan CSR diharapkan pemerintah komit menerapkan sanksi yang telah ditetapkan sehingga semua perusahaan yang ada di Rohul benar-benar mengeluarkan CSRnya dalam membantu meningkatkan pembangunan di Rohul,”tutup Alfasiri.

Sementara itu, Wabup Rohul, Hafith Syukri yang mewakili Pemkab Rohul mengatakan, dengan terbentuknya Ranperda IUJK dan CSR pemerintah siap menerapkannya kepada seluruh perusahaan.

“Jikaperusahaan tidak mengeluarkan CSR, maka pemerintah akan berikan sanski keras apa lagi perusahaan tersebut beroperasi di Rohul,” tegasnya.

Hafith syukri juga menghimbau, agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Rohul baik bidang tanaman perkebunan HTI, industri maupun bidang perkebunan kelapa sawit, agar megeluarkan CSRnya. Sehingga daerah akan lebih maju lagi dalam bidang pembangunannya terutama pembangunan di daerah pemukiman perusahaan. (Yus)

 19 total views,  1 views today