Perjuangkan Rakyat, Sejumlah Komisi di DPRD Bengkalis Studi Banding ke Jakarta

0
8

Bengkalis (amirariau.com) – Untuk sejumlah urusan yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat banyak, sejumlah komisi di DPRD Bengkalis melakukan studi banding ke instansi terkait di tingkat pusat. Hasil strudi banding itu sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Lantaran semakin banyaknya kebutuhan blanko e-KTP di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2014 hingga tahun 2019, bukan hanya menjadi masalah di daerah tetapi telah menjadi permasalahan nasional. Sebanyak 20 ribu masyarakat Kabupaten Bengkalis belum mendapatkan e-KTP hingga saat ini. Karena hal tersebut Ketua DPRD Khairul Umam bersama wakil ketua Syaiful Ardi, ketua komisi I Zuhandi, wakil ketua H. Arianto, Sekretaris Nanang Haryanto serta anggota Febriza Luwu, Al Azmi, Sugianto, Mustar J Ambarita, dan Sanusi melaksanakan konsultasi ke  Kantor Direktorat Jendral Dukcapil Jumat (31/10/2019) bertempat di ruang rapat Kantor Direktorat Jendral Dukcapil terkait permasalahan e-KTP.

Kunjungan kerja beberapa Komisi DPRD Bengkalis ke pemerintah pusat.

Perwakilan dari Dirjen Dukcapil RI Riama Duma Sirait menerima dengan baik anggota DPRD. Sekretaris Komisi I Nanang Haryanto langsung menyampaikan masalah yang ingin dibahas. “Masih banyak masyarakat Bengkalis hingga saat ini masih belum mendapatkan e-KTP dikarenakan blanko kosong sehingga kami perlu mengetahui bagaimana cara menyikapi kekosongan e-KTP sehingga bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat khusunya masyarakat Bengkalis”.

Begitu juga ungkapan dari anggota komisi I H. Arianto, “Kami datang bersama ketua DPRD beserta wakil dan komisi I bahwa masalah e-KTP telah menjadi permasalahan nasional. Bagaimana cara mengatasi kekurangan blanko e-KTP apakah percetakan e-KTP dikembalikan ke daerah sehingga mempermudah percetakan”. Lebih lanjut wakil komisi I H. Arianto menjelaskan, “e-KTP merupakan prioritas dalam segala hal, setiap kepengurusan pasti memerlukan KTP. Menurut peraturan bahwa pembuatan KTP memerlukan 14 hari atau 2 minggu, ternyata di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan KTP hingga lebih dari 2 tahun, belum lagi kekosongan blanko mempersulit masyarakat Bengkalis terutama yang di pelosok sehingga menghabiskan banyak  waktu hanya untuk bolak balik ke Disdukcapil mengecek KTP apakah sudah siap atau belum”.

Anggota komisi I, Sanusi dan H. Arianto juga mempertanyakan apa alasan persoalan kekosongan blanko, sehingga jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan DPRD berkurang serta meminta untuk percetakan e-KTP dikembalikan ke daerah untuk mempermudah dalam percetakan sehingga daftar tunggu yang mencapai 20 ribu daftar tunggu bisa direalisasikan.

Menanggapi dari berbagai pertanyaan dari komisi I DPRD Bengkalis, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta, yang diwakili oleh Riama Duma Sirait menjelaskan, “Jelang Pemilu 2019 kemarin Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI sudah menjalankan program percepatan dalam pembuatan e-KTP untuk mengurangi daftar tunggu”. Kemudian untuk 2019, Dirjen Dukcapil mengajukan ke Bappenas 41 juta keping blanko e-KTP termasuk perpindahan data, pemula dan pemekaran tetapi hanya disetujui 26 juta keping oleh Bappenas karena pertimbangan kondisi keuangan negara dan dari 16 juta keping habis dalam waktu 3 bulan. “Di 2020 juga telah di ajukan 41 juta keping blanko e-KTP ke Bappenas mudah-mudahan disetujui sehingga di 2020 bisa mengurangi daftar tunggu”. Selanjutnya percetakan e-KTP di pusat menghindari kecurangan dan mengantisipasi disalahgunakan pada chip di e-KTP. Dirjen Dukcapil juga sedang mengkaji apakah dari sisi peraturan perundang-undangan bisa di hibah ke kabupaten/kota atau provinsi.

Dari hasil pertemuan ini, komisi I DPRD Bengkalis meminta dipertemukan dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Republik Indonesia I Gede Suratha dan berharap kepada Dirjen Dukcapil dapat merealisasikan penambahan dan pengambilan blanko e-KTP 2 kali dalam seminggu sebanyak 1000 keping dalam 2 tahap pengambilan. Pada hari yang sama, Komisi II DPRDBengkalis menyampaikan aspirasi ke BNPP Pusat dengan keinginan agar mendapat bantuan dari pusat untuk penanggulangan abrasi yang terjadi di Bengkalis.

Ketua Komisi II Ruby Handoko alias Akok, wakil ketua Askori, serta anggota Erwan, Laurensius Tampubolon, Susianto SR, Giyatno, Rianto, Septian Nugraha dan Fery Situmeang diterima di ruang rapat lantai IV gedung kantor BNPP. Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Faebuadodo bersama Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut F. Gatot Yanrianto, Kabid Faslak dan Monev Amrullah Rida, Kasubbid Kebijakan Program Sri Junita dan Kasubbid Faslak Tiarma Pakpahan.

Saat diminta menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, Ketua Komisi II Ahok langsung menyampaikan permasalahan yang terjadi, ia menceritakan terkait abrasi pantai di Bengkalis yang kian mengkhawatirkan dan butuh penanganan yang cepat dan serius. Pantai-pantai di Kabupaten Bengkalis semakin tergerus, perlu bantuan dari pusat melalui dana APBN karena dana yang dikeluarkan untuk penanganan abrasi tidaklah sedikit.

“Pulau Bengkalis merupakan pulau terluar sekaligus pulau yang paling banyak terkena dampak dari abrasi di Provinsi Riau, bagaimana sistem penganggarannya untuk Kabupaten Bengkalis”, ucapnya, sebagaimana dilansir website resmi DPRD Bengkalis. Menanggapi pertanyaan Ketua Komisi II Ruby Handoko, Faebuadodo menerangkan bahwa BNPP sesuai Undang-Undang No. 43 tahun 2008 yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan di perbatasan dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran melalui penyusunan rencana induk setiap 5 tahun, serta melaksanakan koordinasi yang mana ada 27 kementerian lembaga yang akan menurunkan perencanaan pembangunan di perbatasan, misalnya Kementerian Perhubungan, PUPR, Pendidikan, ESDM dan sebagainya. Lalu BNPP akan mengevaluasi Provinsi yang sudah menyusun RPJMD selama 5 tahun kedepan. Ada pasal-pasal yang ada di UU No. 43 yang menerangkan bahwa pusat dapat membantu pembangunan fisik di perbatasan yang menjadi prioritas.

“Berdasarkan data Kecamatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Bengkalis terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara dan Kecamatan Bengkalis”, Ucapnya. Sebelumnya, Kamis (24/10/2019), Ketua Komisi II Ruby Handoko bersama wakil ketua Askori, Sekretaris Zamzami Harun dan Anggota Rianto, Susianto SR, Giyatno, Erwan,
Septian Nugraha, Fery Situmeang, H. Mawardi, Adihan, dan Laurensius berkunjung ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI. Langkah ini diambil komisi II Bidang pembangunan dan perekonomian keuangan untuk mendapat masukan dan solusi terkait permasalahan pelayanan kelistrikan di Kabupaten Bengkalis, sekaligus menyampaikan rencana hak inisiatif DPRD untuk membentuk perda tentang kelistrikan di Bengkalis.

Kunjungan kerja Anggota DPRD Bengkalis ke Kemneterian ESDM.

Fery Triansyah Kasubid Perizinan Usaha Tenaga Kelistrikan beserta staf dari Ditjen Tenaga Kelistrikan Kementerian ESDM RI menyambut baik kedatangan rombongan yang berjumlah 15 orang tersebut. Rubi Handoko dalam pertemuan menyampaikan beberapa hal terkait dengan listrik di Kabupaten Bengkalis, “Banyak keluhan masyarakat terhadap pemadaman listrik dan juga terjadi pergiliran pemadaman listrik setiap daerah di Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan peraturan Undang-undang 23 tahun 2014 kelistrikan pindah ke provinsi, dimana kucuran dana ke Kabupaten sebesar 5 Milyar pertahunnya. Namun dengan dana yang tersedia desa-desa yang jaraknya jauh atau terpencil dari total 11 Kecamatan tidak dapat tercover”, Buka Ruby Handoko pada pertemuan tersebut.

Karena aduan masyarakat terkait kurangnya pasokan listrik tersebut Ruby Handoko mewakili anggota mempertanyakan apakah boleh Kabupaten Bengkalis membuat Perda tersendiri terkait kelistrikan supaya dana bisa dianggarkan demi terangnya desa-desa yang sudah lama tidak tersentuh oleh listrik. Lanjut, H. Mawardi bahwa kebutuhan pasokan listrik di Kabupaten Bengkalis sangat besar dan sangat membutuhkan pertolongan apalagi pulau Bengkalis dan pulau Rupat adalah pulau terluar. Pihak Ditjen Kelistrikan menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh ketua dan anggota Komisi II bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk membantu daerah-daerah terpencil. Di Pulau Sumatera khususnya memang masih banyak daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik, dan memang harus ada upaya yang dilakukan untuk mendapatkan listrik misalnya di daerah-daerah yang memiliki BUMD bisa membantu penyediaan listrik di daerah-daerah terpencil. Dan untuk gangguan pemadaman listrik diKabupaten Bengkalis harusnya maksimal pemadaman listrik hanya 10 kali dalam sebulan atau durasinya hanya 10 jam dalam sebulan.

“Kalau melampaui batas yang telah ditetapkan maka bisa diminta kompensasi ke pihak PLN dan dipertanyakan sebabnya. Bisa dilihat mekanismenya pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang batas-batas pemadaman listrik tersebu,” jelasnya. Zamzami Harun dalam hal ini mengatakan bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan masyarakat sangat membutuhkan jaringan listrik di daerahnya. “Perlu dicari celah supaya undang-undang 23 tahun 2014 tidak menghambat daerah dalam membangun jaringan distribusi tersebut dan harus dicarikan solusi yang tepat, apakah nantinya berbentuk hibah ataupun Perda”, Ungkap Zamzami. (adv/hms)