PEMILU YANG MAHAL!

0
8

PEMILIHAN umum Indonesia 2019 baru saja usai. Hasilnya akan diumumkan tiga pekan ke depan. Tapi menjelang diumumkan, terjadi kasak-kusuk, saling klaim suara, saling mengintai dan yang lebih hebat, saling menuduh curang.

Kalau untuk kursi calon legislatif dan senator (DPD-RI), mungkin tak terlalu seru persaingan dalam penghitungan. Tapi ketika menghitung suara untuk pemimpin tertinggi di negara ini atau kursi presiden, disinilah timbul konflik saling klaim dan saling tuduh tersebut.

Seperti diketahui, dalam Pemilu kali ini hanya dua kandidat presiden dan wakilnya yang maju; Joko Widodo-Makruf Amin (01) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di nomor 02. Karenanya, tentu dua kelompok ini saja yang bertelagah. Masing-masing kelompok mengklaim merekalah pemenangnya. Mereka (seperti) terlupa, bahwa pemenang pemilu secara resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia.

Kelompok Jokowi-Amin mengklaim mereka menang dari seluruh pemilih sah, meski perhitungan masih berjalan. Alasannya, karena dari hasil ‘quick count’ semuanya berpihak pada 01. Begitu juga kelompok 02 yang mengklaim mereka memperoleh persentase yang lebih tinggi. Perkiraannya, mereka memiliki saksi terpercaya di 800 ribu lebih TPS yang ada seluruh Indonesia dan mereka memiliki salinan hasil pemilihan.

Capres Jokowi yang didampingi Makruf Amin dan sejumlah ketua partai pendukung, dalam jumpa pers, berbicara mengenai hasil quick count 12 lembaga survei yang mengunggulkan dirinya. Dalam hitungan cepat itu, mereka memperoleh 54,5%, sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapat 45,5%. “Hitungan cepat ini, tentu memacu semangat kita menjelang keputusan KPU,” katanya sambil tertawa khas.

Sedangkan Prabowo Subianto, sudah tiga kali jumpa pers, mengklaim kemenangan mereka. Menurut Prabowo, dirinya menang pilpres dengan perolehan suara 62 persen lebih. “Saya Prabowo Subianto, menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2019-2024 berdasarkan penghitungan, lebih dari 62 persen hitungan real count,” kata Prabowo di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Persaingan saling klaim ini, tentu berlanjut antar pendukung. Mulai dari atas, sampai ke bawah. Mulai dari dasar bumi, sampai ujung langit, tak ada yang mengaku mereka berada di pihak yang kalah. Semuanya memiliki bukti bahwa kelompok merekalah yang menang!

Pertelagahan tersebut, kadang mengarah ke perang fisik dan perang psikis. Di media sosial, online, televisi dan sebagainya, mereka saling merasa paling unggul bahkan menyerang lawan. Kelompok Jokowi-Amin (sejak sebelum pemilu) menyebut kelompok Prabowo-Sandi dengan sebutan; Kampret. Sementara kelompok Prabowo-Sandi menjuluki Kelompok lawannya dengan panggilan; Kecebong.

Kampret atau kelelawar, adalah termasuk hewan menjijikkan yang suka kelayapan malam hari. Sementara Kecebong atau Gerundang adalah anak kodok atau cikal bakal keluarga katak. Dua kelompok inilah yang hari-hari meramaikan khasanah “Pertengkaran Pilpres” di tanah air. Tanpa mereka (kelompok yang suka berperang) sadari bahwa baik Kampret maupun Kecebong itu adalah binantang yang menggelikan.

Disebabkan ini, maka komisi pemilihan Indonesia melalui Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, meminta dua kubu agar menahan diri. Menghentikan semua gerakan provokasi dan tak perlu lagi saling klaim. KPU minta agar mereka menunggu hasil perhitungan “real” yang akan diumumkan KPU pada saatnya.

Kata Pramono, saling klaim adalah kontestasi politik yang bisa mengarah kepada perpecahan. Makanya lebih baik disudahi. Toh pada waktunya, akan diketahui juga siapa yang akan menjadi pemenang yang sesungguhnya. Sebutan sebutan kata hina untuk dua kelompok, juga harus dihentikan. Karena kita adalah makhluk paling mulia di sisi Allah. Bukan binatang menjijikkan.

“Mari kita kawal bersama-sama proses penghitungan. Mudah-mudahan bisa menjadi mekanisme yang benar. Juga kemurnian tiap suara yang diberikan oleh pemilih di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) bisa kita jaga sampai di rekapitulasi tingkat nasional,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta.

SUNGGUH, pesta demokrasi 2019 ini merupakan pesta paling dahsyat sejak Indonesia merdeka. Betapa tidak, selain saling klaim kemenangan, dilihat dari dana yang dihabiskan serta minat pemilih untuk ikut pemilu, tercatat sebagai yang paling terbesar selama 73 tahun terakhir. Pemerintah RI mengeluarkan dana lebih kurang Rp25 triliun untuk pemilu kali ini. Sementara tingkat pemilih, mencapai 81,7 persen; atau yang tertinggi sepanjang sejarah pemilu di tanah air.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pesta demokrasi serentak 17 April 2019, pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar Rp25 triliun. Dana ini digunakan sejak dari persiapan hingga pelaksanaan pemilu. Rincian anggaran tersebut; tahun 2017 sebesar Rp465,7 miliar sebagai biaya persiapan, tahun 2018 sebesar Rp9,33 triliun (anggaran tambahan) dan pada 2019 sebesar Rp23,94 triliun.

Angka Rp25 triliun itu, jelas bukan biaya yang kecil. Sebagai perbandingan, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, hanya berkisar Rp1 triliun per-tahun. Begitu juga dengan APBD Indragiri Hulu dan Kabupaten Meranti. Berarti jumlah Rp25 triliun itu bisa membiayai belanja daerah rakyat Pelalawan selama 25 tahun. Begitu juga bagi masyarakat Inhu atau Meranti.

Ini, tentu merupakan biaya yang sangat besar. Tak salah jika pengamat politik tanah air menyebut, bahwa harga sebuah demokrasi Indonesia hari ini, memang tidak murah. Tetapi mahal dan sungguh mahal. Belum lagi jika dihitung dana yang dikeluarkan oleh dua kandidat presiden-wapres serta calon legislator dan senator. Diperkirakan jumlahnya mencapai Rp100 triliun, atau setara dengan 100 tahun belanja dan gaji ASN rakyat Indragiri Hulu, Riau.

Namun sayang, jumlah uang sebanyak itu, belum benar-benar membuat Pemilu 2019 nyaman. Pasalnya, honor panitia TPS dan KPPS yang kecil, tempat pemilihan yang tidak nyaman, serta banyaknya protes pemilih yang tidak dapat kartu suara. Bukan menjadi rahasia umum, jika pada pemilu kali ini, banyak masyarakat pemilih yang tak mendapatkan kartu suara karena habis, selain juga ada kartu suara yang hilang menguap?

Di sisi lain, partisipasi peserta pemilu dibanding tahun 2009 dan 2014, pemilih pada Pilpres 2019 naik sangat signifikan. Berdasarkan data yang dilansir KPU, tahun 2009 minat pemilih sebesar 71,17 persen. Pada pemilu 2014 berkisar antara 69,11 persen. Namun , tahun 2019 angka itu melonjak menjadi 81,70 persen. Diperkirakan lonjakan pemilih ini, karena masyarakat makin sadar akan haknya, atau bisa jadi karena memang menginginkan adanya perubahan pimpinan di negeri ini. Tapi yang pasti, hal ini merupakan babak baru kematangan demokrasi di Indonesia karena mutu demokrasi yang semakin membaik, meski berbiaya mahal.

Dan, terlepas dari semua itu, sebagai rakyat Indonesia yang bukan berjenis binatang; Kampret atau Cebong, sangat menginginkan agar siapapun yang memenangkan pemilihan, wajib berpihak kepada kebenaran dan kemaslahatan rakyat.

Karena sejauh ini, sebagian besar rakyat Indonesia, merasa belum benar-benar lepas dari “penjajahan”. Rakyat merasa sudah sangat lama dijajah oleh kebodohan, kemiskinan, kekufuran dan kesewenangan orang-orang yang tidak amanah! *

Catatan; Dheni Kurnia
Penulis, Pemimpin Redaksi Harian Vokal dan Ketua DKP PWI Riau.