OTW FoodStreet Diduga Melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003

0
12

Pekanbaru (amirariau.com) – Manajemen OTW Foodstreet diduga tidak menjalankan aturan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13/2003.

Bukan tanpa alasan, cafe resto berlokasi di Jalan Ahmad Yani tersebut memberikan upah kerja pada karyawan di bawah ketentuan UMK.

Seorang karyawan OTW Foodstreet bernama Yunita mengaku, dia bekerja di cafe resto tersebut dengan status gaji jauh di bawah UMK Kota Pekanbaru.

“Saya digaji Rp. 1.700.000 per bulan. Dengan kesepakatan kerja 9 jam per hari selama enam hari dalam satu minggu,” kata Yunita pada Selasa (3/12).

Yunita mengaku, dirinya bekerja tanpa adanya kontrak kerja yang jelas. Hal ini dikarenakan jabatan dan tanggungjawab yang diberikan berubah-ubah tanpa ada pengaturan kesepakatan antara karyawan dan manajemen.

Dia menyebut, awal bekerja di OTW Foodstreet dia mengisi posisi admin sosial media. Namun, belum berselang seminggu kerja dia diberi tanggungjawab sebagai marketing.

Yunita menjelaskan, setelah sebulan bekerja dia memutuskan untuk berhenti keluar dari tempat kerjanya tersebut.

“Setelah sebulan, saya pilih keluar. Tapi, saya gak tau kenapa, manajemen gak mau membayarkan gaji saya,” akunya.

Awalnya, Yunita mengatakan, dia dijanjikan akan dibayarkan gajinya pada 2 Desember 2019. Namun, sampai kini gaji yang dia tunggu tersebut belum dibayar oleh manajemen.

Ketika dia menanyakan kepada Store Manager OTW Foodstreet Agung, dia justru mendapatkan bentakan dan hinaan.

“Pak Agung bilang, saya orang stres. Saya kerja disini (OTW Foodstreet, red) tanpa kontrak yang artinya saya bukan karyawan dan Pak Agung bilang gak mau bayar gaji saya,” sebut Yunita.

Tak hanya dirinya, seorang karyawan lain bernama Bukhari mengaku, belum mendapatkan pembayaran gaji sebagaimana disepakati setelah dirinya resign beberapa waktu lalu.

“Sebagai orang yang pernah bekerja di OTW, saya merasa kecewa. Sebab kesepakatan gaji saya dibayar itu per tanggal 30. Namun, saya coba mentolerir sampai tanggal 3 Desember saya belum dibayar juga. Padahal saya sudah resign,” ungkap lelaki berposisi sebagai koki ini.

Dia menyayangkan, ketidakseriusan manajemen menanggapi keluhan karyawan disana. Terutama, bagi yang sudah mengundurkan diri.

“Sebagai pekerja kita paham kalau manajemen minta waktu. Tapi, jangan terlalu lama. Sebab, kita kan juga ada kebutuhan yang bergantung pads gaji tersebut,” pungkasnya.

Terpisah, Pengamat Hukum Ketenagakerjaan dari LBH Empat Pilar Candra Sarlata SH mengatakan, bentuk kesepakatan kerja dapat terjadi baik secara lisan maupun tulisan.

“Kalau bekerja tanpa kontrak kerja juga bisa. Selama unsur hubungan kerjanya seperti adanya Upah, Pekerjaan, Perintah dan Waktu Tertentu terpenuhi, maka si pekerja sudah bisa disebut sebagai orang yang bekerja atau karyawan suatu perusahaan,” katanya.

Dia juga memaparkan, jika seseorang sudah memenuhi empat unsur tersebut, maka dirinya berhak atas haknya sebagai pekerja terhadap manajemen atau perusahaan tempat dia bekerja.

“Dalam hal ini, si pekerja wajib dibayar upahnya sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam UU Nomor 13/2003 Pasal 51-52,” paparnya.

Candra menyarankan, jika seorang pekerja mengalami perselisihan hubungan industrial atau hubungan kerja, maka dapat langsung melapor ke Disnaker untuk lebih lanjut.

“Kalau pekerja merasa haknya dilangkahi oleh perusahaan, silahkan melapor ke Disnaker atau kepada kuasa hukum tertentu untuk mendapatkan bantuan hukum dalam usaha memulihkan haknya tersebut,” tandasnya. (*)