Ombudsman Prihatin Marak Tambang Ilegal: Terindikasi Di-backup Aparat

Ombudsman Prihatin Marak Tambang Ilegal: Terindikasi Di-backup Aparat

Jakarta, AmiraRiau.Com-Ombudsman RI mengungkapkan tambang ilegal, khususnya mineral dan batu bara, masih marak di Indonesia. Tambang-tambang ilegal tersebut tersebar hampir merata di seluruh Nusantara.

“Data KLHK (2018) menyebutkan terdapat 8.683 titik kegiatan tambang ilegal di seluruh Nusantara (kecuali Jakarta) dengan lahan berkisar 500.000 hektare,” ujar anggota Ombudsman, Laode Ida, di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018), sebagaimana dilansir detik.com.

Dari deteksi sementara berdasarkan data sekunder dan informasi dari Kementerian ESDM, ada 22 provinsi yang ‘terjangkit’ tambang ilegal. Ombudsman mengaku tengah berupaya mengkonfirmasi data tersebut.

“Ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara. Papua, Bali, Aceh, Sumbar, Riau, Bengkulu,” paparnya.

“Kemudian NTB, Gorontalo, Papua Barat, Lampung, Jambi, dan Sumut,” sambung Laode.

Laode mengatakan pelaku penambangan umumnya dilakukan oleh dua kelompok, yakni warga dan pengusaha. Meski demikian, warga yang melakukan penambangan liar diduga dimodali oleh penampung dari kelompok pengusaha.

“Hal memprihatinkan dalam aktivitas penambang ilegal ini terindikasi kuat di-backup oleh oknum aparat keamanan yang terkoneksi langsung dengan pemegang otoritas atau pejabat politik tingkat lokal,” kata dia.

Padahal, kata Laode, penambangan ilegal ini jelas sangat merugikan negara. Mengingat, pendapatan yang disumbangkan sektor pertambangan ini bisa mencapai Rp 40 triliun. Hal itu didasari data Kementerian ESDM yang menunjukkan pendapatan dari 2.506 tambang aktif yang terdaftar hingga Oktober 2018 mencapai Rp 39 triliun.

“Diperkirakan Desember 2018 ini bisa mencapai Rp 40,6 triliun. Ini pemasukan PNBP dari kegiatan tambang resmi di sektor minerba. Jika jumlah tambang ilegal berjumlah 8.683 titik, maka bisa dibayangkan kerugian negara yang dialami bisa mencapai ratusan triliunan rupiah per tahun,” tutur Laode.

“Ditambah lagi, penambangan ilegal juga berdampak serius pada lingkungan. Seperti pencemaran air, udara, dan tanah,” imbuh dia.

Untuk itu, kata Laode, Ombudsman akan menempuh 4 langkah terkait pertambangan ilegal di Indonesia. Langkah pertama adalah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (OMI) pada 2019.

Langkah kedua, Ombudsman akan mendorong pemerintah daerah, termasuk KLHK, menertibkan tambang ilegal, sekaligus melakukan penegakan hukum serta pemberian sanksi terhadap pelaku.

“Yang ketiga, meminta Ditjen Minerba untuk mendeteksi dan jika ditemukan ada perusahaan milik pemilik IUP melakukan tambang ilegal, maka harus dikenai sanksi dan IUP-nya dicabut. Kemudian langkah berikutnya adalah meminta pimpinan aparat keamanan untuk menindak tegas oknum bawahannya yang mem-backup aktivitas tambang ilegal,” pungkas Laode. (e2)

(sumber foto: dtc)

Previous Ketika Ustaz Abdul Somad Bertemu Bocah Penghafal Alquran
Next Seleksi Honorer Jadi 'PNS' Dimulai Januari 2019

About author