Mencari Jam Malam di PP No. 21 Tahun 2020 dan PMK No. 9 Tahun 2020

0

Pekanbaru (AmiraRiau.com) – Pemerintah Kota Pekanbaru rancananya akan memberlakukan jam malam sebagai bentu upaya pelaksanaan pembatasan ruang gerak masyarakat. Menurut Dr. Firdaus, ST, MT jam malam tersebut dilakukan dengan alsan bahwa, jumlah masyarakat Pekanbaru yang terkait dengan COVID-19 masih tinggi. “Hingga Jumat (3/4), orang dalam pemantauan (ODP) berada di angka 1.289 orang. Bertambah 373 orang dari sehari sebelumnya. Sementara itu, pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 56 orang. Bertambah dua orang dari Kamis (2/4). Sementara positif COVID-19 tiga orang dirawat dan satu orang sembuh. Untuk pasien positif, Jumat (3/4) bertambah pula satu orang lagi, sehingga total menjadi lima,” ujarnya seperti yang dikutip oleh website Riau Pos, Sabtu (4/4/20).

Sementara itu, alih-alih konsisten dengan kesepakatan jam malam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Aceh malah mencabut kesepakatan jam malam. Hal tersebut dilakukan, saya duga karena keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 31 Maret 2020, kemudian juga keluarnya Peraturan Mentri Kesehatan (PMK) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 3 April 2020. 2 sikap yang kontradiktif tentunya terlihat dari kedua pimpinan daerah ini. Yang satu akan memberlakukan jam malam, dan yang satunya lagi mencabut keputusan jam malam.

Jam malam (avondklok), merupakan istilah bagi sebuah perintah dari pemerintah agar sekelompok orang atau masyarakat kembali ke tempat tinggal masing-masing sebelum waktu yang ditentukan. Menurut website Historia, jam malam merupakan larangan berada dan berkegiatan di luar rumah di malam hari pada jam tertentu, biasanya diberlakukan dalam keadaan bahaya seperti menghadapi pemberontakan atau pengambil-alihan kekuasaan dan perang. Masih dalam website yang sama, dalam sejarah Indonesia, beberapa peristiwa mendorong pemberlakuan jam malam. Pada Oktober 1740, penguasa VOC membantai ribuan etnis Tionghoa di Batavia karena khawatir akan kemampuan mereka dalam berdagang maupun berbaur dengan warga pribumi. Kaum Tionghoa melakukan perlawanan, tapi dipukul mundur. Melihat situasi semakin genting, sejak 8 Oktober 1740, Gubernur Jenderal Valckenier memberlakukan jam malam bagi warga Tionghoa. Akibatnya, persiapan perayaan Tionghoa secara besar-besaran dibatalkan.
Jam malam intens diberlakukan di masa perang.

Penguasa Belanda memberlakukan jam malam pada awal Perang Pasifik dan semakin diperketat sejak Singapura bertekuk lutut kepada Jepang. Di pengujung kekuasaannya pada Maret 1942, Belanda mengumumkan keadaan dalam bahaya dan perang. Malam pun menjadi kelabu dan rawan. Jalanan sepi dan lengang. Rumah-rumah penduduk gelap tanpa lampu.

Nah, Jam malam yang berlaku di zaman perang dengan jam malam yang digembar-gemborkan oleh beberapa pemimpin daerah di republic ini tentu sangat berbeda. Jam malam di saat perang bertujuan untuk mengindetifikasi, mempersempit ruang gerak, dan mengecilkan jumlah konsolidasi-konsolidasi politik ataupun perlawanan. Sementara itu, jam malam yang dipublish sekarang ini menurut saya, tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk gagap sikap dari seorang kepala daerah. Gagap sikap biasanya lahir dari ketidak-mahiran dalam membaca kondisi daerah, masyarakat, serta factor lainnya. Atau bisa juga lahir dari kebingungan karena selama ini memang kurang bersentuhan dengan problem pokok masyarakatnya; kemiskinan.

PP No. 21 tahun 2020 pasal 2 menyebutkan bahwa “Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu”.

Dilanjutkan pada ayat kedua, “Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan”.

Untuk hal ini, Bahasa PP dan PMK setelah saya baca, cenderung sama. Sama-sama mengedepankan upaya Analisa epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Menurut data dalam website corona.riau.go.id, jumlah ODP (Orang Dalam Pemantauan) terbanyak di Riau adalah kabupaten Kepualaun Meranti dengan angka 4.341 orang, kemudian dilanjutkan kan dengan Bengkalis, Inhil, Kampar, dan Rohil.

Sementara itu, Pekanbaru berada dalam peringkat 6 sebelum Kuansing. Untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Pekanbaru menempati urutan teratas, sebanyak 70 orang dan 5 orang dinyatakan positif Covid-19. Namun, jika dilihat dari angka positif Covid-19 atau terkonfirmasi, Riau berada pada diurutan ke-14 di Indonesia. Dan provinsi ini memliki catatan kesembuhan 1 orang dari 11 yang dinyatakan positif.

Melihat dari pergerakan angkanya, langkah Walikota Pekanbaru yang akan menerapkan jam malam, tentunya mesti dari persetujuan pemerintah pusat. Jika usulan jam malam tersebut diajukan, maka sesuai dengan pasal 8 PMK No. 9 tahun 2020, akan segera diputuskan dalam waktu 2 hari.

Dalam pasal 13 ayat 6 disebutkan “Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang”. Jadi menurut saya, penekanan PSBB ada 2; Jarak dan Jumlah, bukan waktu.

Sebagai pegiat usaha mikro, yang dikunjungi orang, saat ini hal yang baik dilakukan oleh Pemko Pekanbaru menurut saya adalah bukan memberlakukan Jam Malam yang tidak ada dalam ketentuan PP juga PMK tersebut. Namun lebih memberlakukan instruksi kepada pemilik usaha untuk mengatur jarak duduk pengunjung, mengatur jumlah maksimal orang yang mengunjungi, pemberian alat pembersih lengkap di depan atau sekitar tempat usaha.

Dengan mengeluarkan kebijakan yang dianalisa secara epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, maka daerah yang memberlakukan PSBB akan tidak timpang. Tidak saatnya lagi terlalu “cerewet” kepada satu jenis usaha, namun longgar terhadap jenis usaha lainnya. Masih mencari “jam malam” di dalam PP No. 21 dan PMK No. 9, pak? Cari terus sampai dapat.

Adil Sejak Dalam Pikiran

Salam,

Rinaldi Sutan Sati