KPUD Rohul Sudah Terima Salinan Surat Pengunduran Diri Calon Status Khusus

0

ROHUL, AMIRARIAU.COM-Pasca penetapan calon Bupati dan wakil Bupati yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rokan Hulu (Rohul) 2015, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memberikan rentang waktu 60 hari untuk menyerahkan surat pengunduran (SK Pemberhentian) diri dari instansinya. Ini berlaku untuk calon dengan status khusus.

Ketua KPUD Rohul Fahrizal mengatakan, seluruh Anggota DPRD yang maju pada Pilkada Rohul 2015 Sudah menyerahkan Surat salinan Pengunduran diri mereka ke Kantornya. Surat salinan pengunduran diri ini, membuktikan bahwa 4 anggota DPRD yang maju dalam pilkada Rohul sudah mem proses pengajuan pengunduran diri mereka ke instansi masing-masing.

Empat anggota DPRD Rohul yang sudah menyerahkan Surat Salinan pengunduran diri ke KPU Rohul itu masing-masing Ketua DPRD Rohul Nasrul hadi, Ketua DPRD Riau Suparman, Anggota DPRD Riau Syafarudin Potti dan Anggota DPRD Rohul Erizal.

Diakui Fahrizal, bahwa surat salinan pengunduran diri ini, sesuai dengan SK penetapan Calon yang dikeluarkan KPU Rohul Nomor: 55/Kpts/KPU-Rohul-004.432534/2015 dan berita acara Nomor 111.BA/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015. Surat salinan pengunduran diri ini merupakan syarat administratif yang harus dilengkapi masing-masing calon.

”Surat salinan ini merupakan jaminan bahwa semua calon yang berstatus khusus sudah memproses pemunduran diri mereka,” kata Fahrizal yang saat itu didampingi Sekretaris KPUD Rohul Dadang Mashur.

Ditambahkannya, jika sudah diserahkan salinan surat permintaan pengunduran diri, maka calon dengan status khusus itu benar-benar sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wabup Rohul. Dalam artian terlepas dari jabatan sebelumnya.

”Sebaliknya, jika tidak dapat memenehui ketentuan tersebut, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon,” ujar Fahrizal.

Perlu dicermati bahwa salinan surat pemunduran diri sebenarnya terkait dengan BB-3 KWK yang diserahkan pasangan calon saat awal mendaftar. Namun pengunduran diri tersebut harus dipertegas lagi dengan salinan surat pemunduran diri dari yang bersangkutan, sehingga menjaga pasangan calon dari masalah administratif.

”Surat salinan pengunduran diri ini adalah bukti fisik, makannya surat ini kita masukkan dalam SK penetapan calon,” lanjut Fahrizal yang mengatakan pihaknya ada kekhawatiran kalau calon dengan status khusus ini akan menghadapi masalah dalam proses pengunduran diri mereka.

”Jadi jika sudah ada surat salinan pengunduran diri ini, tujuannya agar menjaga calon ini tidak terkena masalah adminstratif,” sambung Fahrizal.

Ditambahkannya, bahwa SK berhenti/pengunduran diri dari jabatan dari setiap calon status khusus, baik itu PNS atauapun anggota DPRD dikeluarkan instansi berwenang sesuai dengan Undang-Undang MD3.

”Kalau berhenti dari PNS itu dikeluarkan Menpan-RB, Anggota DPRD provinsi di keluarkan mendagri dan anggota DPRD kabupaten dikeluarkan Gubernur,” ujarnya, sambil menyebutkan bahwa calon Bupati Hafit Syukri sebelumnya juga sudah menyerahkan salinan pengunduran dirinya.

Fahrizal menegaskan, bahwa pengunduran diri setiap calon dari kalangan anggota DPRD bukan merupakan ranah KPUD Rohul.

”Itu merupakan tanggung jawab personal dengan instansinya,” tegasnya. (Yus)