JAKARTA, AMIRARIAU.COM-Kalangan investor masih menyoroti masalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, khususnya soal kestabilan kebijakan harga BBM di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Ini berkaitan dengan subsidi BBM yang sudah dicabur pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dalam diskusi yang digelar The Economist Event’s Indonesia Summit 2016, di Hotel Shangri La, moderator Robert Guest melontarkan pertanyaan kepada para peserta diskusi, yang tak lain adalah kalangan usaha internasional dan investor.
”Apakah anda setuju bila pemerintah Indonesia kembali menerapkan subsidi BBM bila harga minyak dunia kembali naik di masa depan?” tanya Guest, Kamis (25/2/2016), sebagaimana dilansir detikFinance.
Sebagian besar peserta yang hadir dalam diskusi tersebut merespons pertanyaan Guest dengan mengangkat papan kecil bertuliskan ”No”, menandakan tidak setuju adanya pemberian subsidi BBM kembali di masa depan.
Alasannya jelas, karena selama bertahun-tahun lalu Indonesia dibebani dengan subsidi BBM ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Ini membuat tak banyak pembangunan infrastruktur bisa dilakukan.
Kondisi ini menjadi kendala tersendiri bagi kalangan investor yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia. Tentu investor tidak ingin berinvestasi di negara yang tak punya infrastruktur.
Namun demikian, tak adanya subsidi di kala harga minyak dunia naik tentu akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia, karena dapat meningkatkan biaya logistik. Kondisi tersebut menjadi kekhawatiran lain yang juga dialami kalangan investor, yang juga tak mau berinvestasi di negara yang biaya logistiknya mahal.
Maka, Guest pun melanjutkan pertanyaannya yang kali ini ditujukan ke pihak pemerintah Indonesia. ”Apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia, untuk menghadapi dampak kenaikan minyak dunia tanpa memberikan subsidi BBM?” tanya dia lagi.
Pertanyaan tersebut disambut oleh Staf khusus Menteri ESDM, Widyawan Prawiraatmaja, yang hadir mewakili Menteri ESDM, Sudirman Said dalam sesi diskusi siang ini.
”Jawabannya adalah mengurangi ketergantungan negara terhadap sumber energi fosil. Mengurangi ketergantungan terhadap BBM,” kata Widyawan.
”Makanya, pemerintah Indonesia saat ini juga tengah serius menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT),” sambung dia.
Namun demikian, pemanfaatan EBT bukanlah hal mudah dan murah untuk dilakukan. Butuh berbagai stimulus termasuk dukungan pendanaan yang memadai untuk bisa mendorong pemanfaatan EBT tersebut.
”Menggunakan Dana Ketahanan Energi (DKE) salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menuju arah itu (meningkatkan penggunaan EBT dan mengurangi ketergantungan BBM,” pungkas dia. (ee)
(f: detikFinance)
