Husni Thamrin, Anggota DPRD Riau: Kita Tak Bicara RAPP, tapi Soal Rakyat Riau

0
33

Pekanbaru, AmiraRiau.Com – HUSNI Thamrin, salah seorang anggota DPRD Provinsi Riau, menegaskan sebagai wakil rakyat yang duduk di lebaga legislatif ia, baik secara pribadi atau kelembagaan, memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan rakyat yang diwakili. ”Kita tidak berbicara soal RAPP ataupun Sukanto Tanoto, tapi ini soal rakyat Riau,” katanya.

Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera itu mengatakan hal tersebut saat menerima kedatangan ratusan pekerja PT RAPP ke gedung DPRD Riau, Senin (16/10/2017). Massa diterima langsung Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan sejumlah anggota Dewan. pada pertemuan ini DPRD Riau mendukung langkah yang ditempuh oleh Aliansi Serikat Pekerja Riau Kompleks (Asperikom) yang mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Peraturan Menteri LHK Nomor : 17 tahun 2017.

Di hadapan massa, politisi muda tersebut menegaskan bahwa belasan paguyuban ini merupakan representasi masyarakat Riau. ”Kita di daerah harus berjuang. Kalau perlu kita demo ke pusat kalau ini tidak ditanggapi,” tegas wakil rakyat yang berasal dari Dapil Siak dan Pelalawan itu.

Diterangkan, selaku anggota Dewan, terutama asyarakat di dapilnya, maka wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat karena sudah menjadi tugas seorang wakil rakyat sesuai dengan amanah undang-undang. ”Jangan sampai aturan yang baru keluar ini menambah masalah baru bagi Riau, coba bayangkan kalau 1 juta orang dirumahkan, itukan sama saja masalah baru,” katanya, mengingatkan.

Bahkan, DPRD mengatakan, perekonomian di kabupaten Pelalawan akan lesu apabila terjadi pengangguaran akibat pemutusan hubangan kerja oleh PT RAPP ini. Persoalan dari Permen LHK ini tidak hanya terjadi pada perusahaan HTI saja namun juga perkebunan sawit.

Juru Bicara Asperikom, Sumanto, di hadapan ketua dan anggota Dewan menjelaskan dampak dari terbitnya Permen LHK Nomor : 17 tahun 2017 ini adalah PHK besar-besaran, sebagaimana yang pernah terjadi pada 2008. ”Kali ini, kita tidak ingin hal ini terjadi lagi akibat kebijakan negara,” ungkap Sumanto.

Meski belum terjadi, lanjut Sumanto, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan aksi, seperti menyurati Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah pihak di Jakarta. Karena, menurutnya, Permen LHK Nomor 17 tahun 2017 ini sarat dengan muatan politis. ”Karena ini tidak murni untuk penyelamatan hutan. Tapi ini atas desakan dunia internasional,” tegasnya.

Asperikom juga menuding kebijakan Menteri LHK Siti Nurbaya yang menerbitkan Permen tersebut tidak tepat dan terkesan merugikan masyarakat. Pasalnya, mereka telah beberapa kali melayangkan surat, Menteri Siti malah mengeluarkan surat peringatan. ”Antara peringatan I dan II hanya berjarak 3 atau 4 hari. Kita khawatir, jika keluar peringatan III akan berdampak PHK,” jelas Sumanto.***