Geliat Tiga UMKM Perempuan di Riau, Belum Pernah Akses Pendanaan (2)

0
Santy membungkus pesanan tiap-tiap pelanggannya sebelum diantarkan ke alamat. (Credit title : Dina Febriastuti)

Oleh : Dina Febriastuti

Pekanbaru (AmiraRiau.com) – Meski dianggap mempunyai peranan penting bagi perekonomian, UMKM perempuan masih jauh tersentuh dari akses finansial. Padahal, para pengusaha perempuan ini bertekad untuk meningkatkan usaha mereka.

Santy yang mengembangkan Dapur Santy misalnya. Dia bertekad usahanya bisa berkembang menjadi warung makan. “Saya ingin nanti bisa membuka warteg (warung tegal),” ungkapnya.

Perempuan berusia 37 tahun ini ingin membuka warung di lokasi yang cukup ramai atau strategis. Dia membutuhkan modal sekitar Rp25 juta sampai Rp30 juta. Uang itu untuk penyewaan tempat dan penyediaan bangunan. Ditambah sedikit sarana prasarana untuk berjualan, seperti lemari untuk memajang makanan dan meja kursi pengunjung.

Ada beberapa alasan mengapa rencana para pengusaha puan ini belum terwujud. Santy beralasan dia sedang menimbang-nimbang tawaran pinjaman yang datang padanya. Dia khawatir dengan situasi perekonomian yang sedang dihantam pandemi Covid-19, utangnya tak bisa dibayar. Karena itu, ketimbang meminjam uang dari pihak lain, Santy lebih memilih mengumpulkan modal sendiri.

Santy sudah pernah mencoba menanyakan kemungkinan-kemungkinan permodalan itu ke beberapa tempat. Ia juga sudah mengetahui soal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, dia bimbang menjaminkan harta bendanya demi memperoleh kredit. Selain itu, dia juga tak terlalu paham dengan berbagai persyaratan administrasi.

“Malas juga mengurus macam-macam surat itu. Belum tentu juga dapat (pinjamannya). Waktu sudah habis. Sayasetiap hari sudah bangun dari tengah malam sampai siang harinya terkadang belum bisa kembali tidur,” ujarnya.

Begitu pula dengan Pika. Keinginannya sampai saat ini belum terwujud. “Sudah pernah mencoba dan menelusuri, tapi masih belum beruntung, Kak,” ungkap Pika, Kamis (4/2).

Jika mendapatkan bantuan kelak, ia akan memanfaatkan untuk membeli bahan-bahan baku merajut seperti benang rajut, jarum rajut dan pernak-pernik lainnya. Bila nilainya cukup besar, ia akan membeli mesjin jahit untuk membuat puring atau alas dalam bagi tas-tas yang diproduksinya.

Namun, Pika lebih menyukai apabila ada dana hibah ketimbang pinjaman. Dia juga ragu bisa mengembalikan pinjaman. Ibu beranak satu ini beralasan usaha merajut tasnya saat ini hanya menunggu pesanan. “Pas pula modal sedang kosong dan pembeli juga jarang.”

Kisah Santy dan Pika ini tak jauh berbeda dengan pelaku-pelaku usaha mikro terutama pengusaha perempuan di Riau. Mereka masih belum berani mengakses pinjaman terutama dari perbankan.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Provinsi Riau Asrizal memperkirakan ada sekitar 75 persen pengusaha perempuan dari 286 ribu UMKM yang ada di Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, kontribusi pelaku-pelaku ekonomi kelas merakyat ini cukup besar terutama di sektor makanan dan minuman dan kerajinan. “Sekitar 96 persen adalah industri mikro,” katanya.

Sementara di Kota Pekanbaru memiliki setidaknya ada 15.126 UMKM. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pekanbaru Achizul Hendri menyebutkan, porsi UMKM yang digerakkan atau dimiliki perempuan mencapai 70 persen. Menurutnya, pengusaha perempuan ini mempunyai peranan penting bagi perekonomian negara. “Banyaknya perempuan yang memiliki ide kreatif, baik dalam bentuk kuliner, jasa hingga kerajinan tangan membuat pertumbuhan UMKM di Riau, khususnya Pekanbaru, meningkat,” ucapnya.

Riset Bank Dunia pada 2016 menyebutkan sedikitnya ada empat masalah yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Pertama, ketidakmampuan manajemen usaha membangun perputaran uang yang baik sehingga tidak mampu membayar kredit tiap bulan. Kedua, kegagapan dalam administrasi. Ketiga, rendahnya literasi tentang permodalan atau perbankan. Keempat, ketiadaan asset-aset yang bisa menjadi jaminan.

Bank Dunia kemudian mengeluarkan rekomendasi bagi pemerintah, Bank Indonesia dan bank umum untuk meningkatkan roda usaha UMKM di Indonesia. Bagi Pemerintah, Bank Dunia berharap memperbaiki iklim investasi melalui pemberian insentif dan penyederhanaan pendaftaran usaha serta perpajakan untuk UMKM.

Kedua, meningkatkan relevansi program dukungan negara dan memastikan promosinya yang efisien. Ketiga, insentif pajak untuk investasi. Keempat, peningkatan penggunaan agunan benda bergerak.

Kepada BI, Bank Dunia menganjurkan dianjurkan untuk mengembangkan implementasi pinjaman dari dana negara. Kedua, menerapkan pengumpulan data terpilah gender dan mempromosikan indikator kinerja gender. Ketiga, mempromosikan kesadaran akan manfaat UMKM yang dimiliki perempuan.

Keempat, meningkatkan kerangka peraturan untuk system pembayaran elektronik dan saluran pengiriman alternatif, seperti mobile banking. Kelima, mendukung Kementerian Koperasi dalam mengembangkan UMKM, khususnya kepada perempuan pebisnis.

Sementara saran Bank Dunia kepada bank-bank umum antara lain; menargetkan UMKM sebagai segmen pelanggan yang terpisah dan strategis. Kemudian, memperbaiki metodologi penilaian kredit UMKM. Lalu, menyesuaikan penawaran dan metodologi peminjaman dengan kebutuhan khusus perempuan.

Pika mengerjakan pesanan tas rajutan seorang pelanggan beberapa hari lalu. (credit title : Dina Febriastuti)

Bank Indonesia sendiri tidak memberikan perlakuan khusus kepada UMKM perempuan. Namun, bank sentral memastikan setiap kegiatan pembinaan terhadap UMKM selalu melibatkan pengusaha perempuan. Setidaknya 50 persen dari program pembinaan itu melibatkan UMKM perempuan.

“Ada beberapa kegiatan dengan fokus pemberdayaan kaum perempuan. Tapi, untuk perluasan akses ke perbankan, itu bukan program yang khusus diberikan kepada UMKM perempuan,” ucap Yudha, Analis Yunior Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, KI, dan Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Selasa (2/2).

 27 total views,  1 views today