PEKANBARU, AmiraRiau.com – Forum LSM Riau Bersatu tegas dan berkomitmen untuk mengawal dunia Pendidikan di provinsi Riau, mengingat forum ini bertujuan sebagai kontrol sosial dimana saat ini Pendidikan di Riau dan Indonesia pada umumnya mengalami kemunduran akibat kesalahan dalam mengelola Pendidikan, padahal dana Pendidikan cukup besar mencapai 20 persen dari total APBD dan APBN.
Atas dasar itulah Forum LSM Riau Bersatu wajib mengingatkan dinas Pendidikan mapun Kementrian pendidikan agar kinerjanya lebih baik dan sangat menyesalkan adanya upaya pihak lain yang melakukan pelemahan terhadap gerakan Forum LSM Riau Bersatu.
Klarifikasi Tuduhan
Ketua Umum Forum LSM Riau Bersatu, Robert Hendrico SH, membantah keras tudingan yang menyebutkan bahwa aksi mereka memiliki agenda pribadi tersembunyi dan ditunggangi kepentingan tertentu. Bantahan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Cafe Soetomo, Pekanbaru, Rabu (25/9/2024). Dalam pernyataannya, Robert menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah dan pencemaran nama baik.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum LSM Riau Bersatu bertujuan mulia, yaitu untuk mendorong Disdik Riau agar fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Menurutnya, anggaran pendidikan yang besar seharusnya digunakan secara transparan dan tepat sasaran untuk memberikan manfaat bagi siswa.
“Kami ingin menggunakan hak jawab kami atas pemberitaan yang menyudutkan. Kami difitnah dan dituduh memaksakan kepentingan pribadi. Lebih parah lagi, aksi demonstrasi kami disebut sebagai aksi pesanan. Ini fitnah yang sangat menyakitkan,” ujar Robert.
Yang pertama terkait pemberitaan bahwa Forum LSM Riau Bersatu mengutip dana Rp 15 juta, untuk itu pihaknya secara tegas membantah adanya tuduhan tersebut, hal ini jelas tidak benar mengingat selama ini hubungan Forum LSM Riau Bersatu sangat baik dengan Dinas Pendidikan Riau bahkan Forum LSM Riau Bersatu sering membantu menyelesaikan persoalan persoalan yang dialami Dinas Pendidikan Riau.
“Kita tidak takut dengan tudingan itu, dan saya pastikan tidak ada saya menerima uang Rp 15 juta itu malah uang saya yang keluar untuk membantu dinas pendidikan, kalau mau transparan dan terbuka kita ada bukti chat WA dan bukti lainnya,” kata Robert tegas
Persoalan kedua adanya tudingan Forum LSM Riau Bersatu mengintimidasi kepala sekolah di Riau yang diduga melakukan Pungli dengan cara menjual LKS dengan modus dititipkan ke toko buku dan mewajibkan siswa membeli di toko buku tersebut. Selain itu juga dugaan penjualan baju seragam siswa yang dikelola oleh sekolah yang sangat memberatkan orang tua siswa karena harganya cukup mahal sementara ada yang lebih murah.
Selain itu juga penggunaan dana BOS dan BOSDA yang dikelola oleh sekolah yang diduga sarat dengan penyimpangan. Seharusnya penggunaan dana ini harus transparant dengan mempublikasikan RKS (Rencana Kerja Kegiatan Sekolah).
“Kita wajib mengawasi, mengingat ini sangat memberatkan orang tua siswa, seharusnya pihak sekolah tidak ikut-ikutan menjual baju seragam siswa karena harganya cukup mahal. Karena hal itulah Forum LSM Riau Bersatu komit mengawasi sebagai kontrol sosial,” ungkap Robert
Persoalan ketiga terkait Penerimaan Siswa Baru PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di sejumlah SMA/SMK di Riau selama ini Forum LSM Riau Bersatu membantu masyarakat lemah agar bisa bersekolah disekolah negeri, namun pihak dinas Pendidikan menghambat dengan beralasan Dapodik siswa (Data Pokok Pendidikan) sudah tutup.
Namun malah muncul di pemberitaan yang menyebutkan bahwa Forum LSM Riau Bersatu mengajukan nama-nama calon siswa untuk masuk sekolah negeri, Robert tidak menampik hal itu. Ia menegaskan bahwa perjuangannya adalah untuk memastikan anak-anak di Riau mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Benar, nama-nama yang kami ajukan memang berasal dari masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kami memperjuangkan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” jelasnya.
Bahkan tidak hanya di Riau pihaknya juga akan berjuang dengan menggerakan massa hingga 5.000 orang ke Jakarta untuk mendukung kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada kabinet baru presiden terpilih Prabowo dalam mencerdaskan anak bangsa Indonesia.
“Saya akan kerahkan 5.000 hingga 10.000 massa dan Bersama tokoh masyarakat Riau untuk mendukung kementerian Pendidikan agar melaksakan metode pendidikan yang lebih baik sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Mengingat anggaran pendidikan itu mencapai 20 persen dari APBN maupun APBD,” ungkap Robert
Lakukan Upaya Hukum
Agar hal ini tidak terulang lagi, sebagai langkah tegas, Forum LSM Riau Bersatu akan lakukan upaya hukum terhadap media yang dinilai tidak memberikan ruang hak jawab dengan memuat informasi yang mendiskreditkan pihaknya.
Robert menyatakan bahwa selain melaporkan ke Dewan Pers, pihaknya juga akan mempertimbangkan tindakan hukum lainnya dengan melaporkan ke pihak berwajib.
“Kami tidak akan diam. Kami akan membawa masalah ini ke Dewan Pers dan, jika perlu, ke jalur hukum. Ini adalah langkah serius untuk menjaga integritas perjuangan kami,” tegas Robert.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua umum Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba, mendukung langkah Robert. Ia menekankan pentingnya media dalam memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang dirugikan oleh pemberitaan.
“Media yang baik harus memberikan hak jawab. Jika tidak, hal ini bisa dibawa ke ranah hukum, terutama jika isinya mengandung pencemaran nama baik,” pungkas Mahmud Marhaba.
Dengan bantahan dan langkah tegas ini, Forum LSM Riau Bersatu tetap berkomitmen memperjuangkan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan generasi muda di Indonesia dan Riau khususnya.***
Penulis: Ady, Editor: Alseptri Ady
