Formappi: Suka Bolos, Kehadiran Anggota DPR di Paripurna di Bawah 50%

Jakarta, AmiraRiau.Com-Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengeluarkan catatan akhir tahun atas kinerja DPR. Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan rata-rata angka kehadiran anggota DPR dalam sidang paripurna di bawah 50%.

“Rata-rata kehadiran (anggota) DPR dalam rapat paripurna untuk satu masa sidang maupun satu tahun untuk saat ini tidak lebih dari 50%. Rata-rata kehadiran selalu di bawah 50%,” ujar Lucius di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya No 32-B, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (21/12/2018), sebagaimana dilansir detik.com.

Menurut catatan Formappi, dari 4 kali masa sidang pada 2018, rata-rata kehadiran anggota DPR hanya 201 orang (35,89%). Padahal, jumlah seluruh anggota DPR 560 orang.

“Yang lebih menyedihkan, rapat paripurna penutupan masa sidang 2 hanya dihadiri 80 orang. Ini menunjukkan bahwa DPR belum mampu meningkatkan kehadiran anggotanya sehingga sejatinya rapat paripurna masih banyak yang tidak kuorum atau tidak sah untuk mengambil keputusan,” ujar Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma dalam kesempatan yang sama.

Made mengatakan anggota DPR belum memiliki kesadaran akan pentingnya rapat paripurna. “Padahal sebagai wakil rakyat, mereka sudah diberi gaji dan tunjangan yang sangat besar, tapi tetap saja mereka suka bolos,” ujar Made.

Made mengatakan Fraksi Golkar menempati peringkat tertinggi untuk persentase kehadiran rapat paripurna sepanjang 2018 dengan rata-rata 41,76%, sedangkan Fraksi PPP terendah dengan rata-rata 30,77%.

“Tidak ada satu pun fraksi yang mampu menghadirkan anggotanya di atas 50%,” ujar Made.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet telah menjelaskan perihal ruang sidang rapat paripurna DPR lebih sering didominasi kursi kosong. Dia menepis anggapan bahwa anggota DPR kerap bolos.

“Soal malasnya DPR, kalau ruang paripurna kosong, itu bukan anggota DPR bolos. Silakan Anda cek, mereka pasti ada di daerah dan sedang bekerja melaksanakan tugas-tugas. Itu juga tugas rakyat, tugas yang diamanahkan oleh undang-undang,” ujar Bamsoet saat diskusi ‘Branding Otentik Tokoh Politik’ di Kaffeine SCBD, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).

“Melakukan program-program untuk kepentingan daerah dan pemerintah. Jadi bukan berarti kursi kosong di DPR, bukan berarti anggota DPR bolos, leha-leha di rumah, atau main-main di losmen. Nggak ada. Jadi mereka betul-betul kerja,” imbuhnya. (e20

(sumber foto: dtc)

Previous Komnas HAM: Kami Sudah Minta Keterangan Jenderal yang Diduga Terlibat Penyerangan Novel Baswedan
Next Polda Riau Musnahkan 29 Kg Sabu dan 18.600 butir H5 dari China dan Malaysia

About author