FKPMR akan Ajukan Suhajar, Erwin dan Sri Indarti Sebagai Calon Pj Gubernur Riau

PEKANBARU, AmiraRiau.com– Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), akan mengajukan tiga nama sebagai Pj Gubernur Riau setelah jabatan Gubernur Riau Edy Natar Nasution berakhir pada Desember 2023.

Ketiga nama tersebut, adalah Sekretaris Jenderal Kemendagri Dr. Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si, Erwin Dimas, SE., DEA., MSi dan Prof. Dr. Sri Indarti, SE., MSi, Rektor Universitas Riau (Unri).

Hal itu disampaikan FKPMR dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Riau, Kamis (30/11/2023).

Wakil Ketua Umum FKPMR Azlaini Agus, sebagaimana dilansir cakaplah, menyampaikan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi tentang Pj Gubri. Menurutnya, ada beberapa syarat dan kriteria yang diajukan FKPMR dalam pertemuan itu.

Kata Azlaini Agus, Pj Gubri mesti putera jati Melayu Riau yang memiliki integritas terpuji dan teruji, kredibilitas yang tinggi, kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi unggul, figur yang memiliki historis dan ikatan emosional secara langsung dengan Riau atau figur yang memahami daerah dan persoalan-persoalan di Riau.

“FKPMR tetap menjunjung semangat kebhinekaan, namun adalah hal alamiah bahwa perbaikan nasib suatu kaum ditentukan oleh kaum itu sendiri, tersebab yang lebih tahu dan paham tentulah kaum itu sendiri,” kata Azlaini .

Kemudian, harus sosok yang dapat menjawab dan memberikan solusi konkrit pada persoalan-persoalan ekonomi dan sosial di Riau. Siap memberikan komitmen untuk mengabdi membangun Riau dengan ikhlas dan dedikasi terbaik.

Kemudian, figur yang paham dan berpengalaman dengan administrasi birokrasi dan pemerintahan sekaligus memiliki strong leadership. Dengan demikian diharapkan dapat melakukan reformasi birokrasi secara cermat dan bijak, agar birokrasi pemerintahan Riau benar-benar berpikir dan berbuat serta memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dengan tetap memiliki karakter Melayu.

Selanjutnya, figur yang memiliki jejaring nasional maupun internasional yang kuat dan luas di berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dengan kemampuan komunikasi diplomatis maupun pendekatan personal persuasif untuk menyakinkan pemerintah pusat bahwa Riau memerlukan dana pembangunan yang sangat besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

“Figur yang paham dan berpengalaman langsung dengan proses penetapan kebijakan dan politik anggaran di tingkat nasional,” kata Azlaini.

Terakhir, mesti figur yang dapat menjadi koordinator pembangunan antar daerah dan pemersatu semua shareholder dan stakeholder pembangunan di Riau. Pj Gubri harus mampu mengkoordinir dan berkolaborasi dengan para Bupati/Walikota maupun komponen masyarakat pemangku kepentingan pembangunan di Riau, pembangunan di Riau harus dilakukan secara bersinergi, kolaboratif dan inovatif (pentahelix collaboration strategy).***

Menampilkan Gambar dengan HTML gambar