DPRD Gelar Paripurna Lanjutan Terkait Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

0
8

Pekanbaru (amirariau.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Privinsi Riau gelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Bapak Hardianto, SE dengan agenda pengadaan arsip dan penyampaian pendapat Kepala Daerah terhadap Ranperda Perubahan Nomor 10 Tahun 2015 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya pada (02/12/2019) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau.

Gubernur Riau H. Syamsuar, M.Si menyampaikan secara langsung bahwa perarturan daerah tersebut perlu dilakukan perubahan pasca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang uji materiil Perda Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2015 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa penetapan tanah ulayat dan pemanfaatnnya di daerah Kabupaten atau Kota dalam suatu Provinsi adalah urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Selanjutnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang peraturan dasar yang mengakui keberadaan hak ulayat akan tetapi hal itu harus diikuti dengan syarat tertentu. Agar sesuai dengan kepetingan nasional dan negara sehingga tidak bertentangan dengan undang – undang.

Ditemui usai Rapat Paripurna, Gubri menyampaikan langsung kepada amirariau bahwa, “Untuk aduan ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan jalan tol yang dinilai tidak sesuai memang sudah melalui prose mulai dari BPN, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hingga Kecamatan bahkan kita juga sampaikan ke pusat. Semua pihak ikut terlibat untuk menyelesaikan seperti Kejaksaan Tinggi, Kejari dan pada akhirnya harus dilaksanakan karena sudah inkrah”.(Amira)