Camat Tambusai Akhirnya Batalkan Surat Keputusan Mediasi Buruh di PT KPN

0

ROHUL, AMIRARIAU.COM-Camat Tambusai, Rohul, Zahrial Lutfi, S.Sos, M.Si, akhirnya membatalkan surat Berita Acara Mediasi yang memicu konflik demo buruh antara kubu F.SPPP dan F.SPTI, Senin (19/10) lalu di PT Kencana Persada Nusantara (KPN) desa Batang Kumu, Tambusai.

Pembatalan itu dilakukan Camat melalui sepucuk surat Nomor 397/Cam-PMD/473, tertanggal 20 Oktober 2015.

Ada dua poin penting isi surat pembatalan yang dikeluiarlkan Camat Tambusai itu.

Pertama, bahwa hasil keputusan musyawarah penyelesaian yang tertuang dalam Berita acara penyelesaian permasalahan bongkar muat yang diputuskan tanggal 3 September 2015 dinyatakan tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan ketenaga kerjaan.

Kedua, dalam rangka pengawasan, perlindungan, jaminan ketenaga kerjaan serta penegakan hukum maka prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan ketenaga kerjaan menjadi kewenangan Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

”Demikian pemberitahuan pembatalan ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan pihak terkait,” tulis Camat Tambusai dalam surat yang juga diitembuskan kepada Bupati Rohul, Kapolres, Dan Dim 0313/Kpr, KadisSos naker trans, Kapolsek Tambusai, Danramil Tbs dan Kades Batang Kumu.

Seperti diketahui sebelumnya, aksi demo buruh di lokasi Pabrik kelapa sawit (Pks) PT KPN, Senin (19/10) lalu telah berlangsung anarkis dan bentrok.

Beberapa orang buruh mengalami luka-luka serius, termasuk Kapolsek Tambusai, AKP Yahya Harahap yang kepalanya bocor terkena lemparan batu.

Pemicu konflik berujung demo anarkis itu tidak lain adalah adanya surat berita acara mediasi yang ditandatangani Camat Tambusai, Zahrial Lutfi, tanggal 3 September 2015 yang menetapkan secara sepihak bahwa hanya buruh yang tergabung dalam F.SPTI yang berhak bekerja di PT KPN.

”Kami selaku buruh yang tergabung dalam F.SPPP tidak diliobatlan dalam mediasi itu, pak Camat secara sepihak memutuskan hanya buruh SPTI yang boleh bekerja bongkar muat, padahal bukan wewenang Camat, itulah yang menyebabkan konflik,” kata Mangapul, ketua PUK SPPP Batang Kumu. (Yus)