SEBAGAI salah satu daerah penghasil migas (minyak dan gas bumi) di Provinsi Riau, penurunan harga minyak dunia memberi dampak yang luas bagi Pemkab Rohil (Rokan Hilir), terbukti dengan dilakukannya pemangkasan anggaran untuk Rohil. Sudah barang tentu Pemkab Rohil tidak akan berdiam diri dengan realitas dimaksud.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menciptakan Kota Kreatif. Kota Kreatif yang dimaksud di sini bukanlah sekadar Kota yang memiliki nilai seni saja, tetapi bermakna luas terhadap kehidupan masyarakatnya. Kreatif selalu berujung hasil yang memuaskan sampai memecahkan persoalan ekonomi.
Hal itu disampaikan Bupati H Suyatno, belum lama ini di Bagansiapiapi menyikapi devisit anggaran yang dialami Pemkab Rohil. Bupati menjelaskan, selain melakukan penghematan anggaran di setiap satuan kerja (Satker), Pemkab Rohil pun membangun kota kreatif dengan memanfaatkan berbagai obyek wisata unggulan di Rohil. “Kota kreatif selalu cerdas mengidentifikasi, memelihara, menarik, termasuk mendorong ide dan bakat bakat kota memajukan ekonomi rakyatnya. Maka itu, bangunlah kota kreatif agar masyarakat tidak dililit berbagai persoalan ekonomi,” terang Suyatno.
Pentingnya pemerintah memobilisasi ide dan bakat komunitas kreatif untuk menanamkan budaya kerja sebagai penyebar inspirasi kreatif bagi masyarakat. Dengan begitu, kota itu secara sendirinya membentuk kota industri kreatif. “Tantangan inilah yang perlu diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) untuk menjadikan Bagansiapiapi sebagai ‘Kota Ikan’ yang kreatif. Bagansiapiapi punya modal besar akan fleksibilitas budayanya, kekayaan alamnya berupa laut dan darat, tinggal menyesuaikan diri secara harmonis agar memiliki daya saing yang kuat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA),” jelas Bupati Rohil ini.
Memang, membangun kota kreatif tidak semudah membalikkan telapan tangan. Butuh kerja keras pemimpin dengan dukungan masyarakatnya yang kuat. Butuh kekompakkan agar stabilitas sosial tetap terjaga. Menciptakan kota kreatif diperlukan infrastruktur yang mendukung berupa bangunan, jalan atau terminal. “Kota kreatif membutuhkan bangunan, jalan daerah, kota atau wilayah yang menghubungkan antara ruang-ruang kota yang tersedia dengan modal budaya. Sehingga, mampu menarik perhatian banyak orang untuk berwisata. Bagansiapiapi punya modal itu. Kota kreatif bisa datang dari kekayaan wisata budaya dan religi yang dimiliki Bagansiapiapi,” ulasnya.
Jadikan Pariwisata Sebagai Penunjang Ekonomi Masyarakat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) fokus mengembangkan obyek pariwisita yang terus dimatangkan. Cara ini sebagai bagian dari membangun kota krteatif sehingga dapat berkembang menjadi obyek wisata sebagai destinasi agar rakyat merasakan dampaknya. “Tak dapat dipungkiri, dengan biaya murah dan instan, pariwisata sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak hanya pemerintah, penduduk setempat yang tinggal di sekitar obyek wisata pun diuntungkan. Untuk itu, menghidupkan potensi obyek wisata harus dilakukan bersama-sama,” sebut Bupati Rohil H Suyatno, baru-baru ini di Bagansiapiapi.
Diterangkan Suyatno, Rohil yang kaya akan sumber daya alamnya dapat dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Karena, Rohil punya wisata budaya Tionghoa berupa Bakar Tongkang yang telah mendunia. Cheng Beng, Festival Malam Imlek dan Cap Go Meh, serta lainnya.
“Kita memiliki berbagai kesenian budaya dari berbagai keragaman suku, kita punya obyek wisata Pulau Jemur dan sembilan gugusan pula lainnya, kita punya Danau Janda Gatal, Pulau Tilan, Danau Laut Napangga, Kampung Melayu Rantau Bais, berbagai situs cagar budaya di Bagansiapiapi. Semua perlu pengembangan serius agar mampu menjadi penunjang ekonomi rakyat,” paparnya.
Namun demikian, masyarakat setempat harus ikut berperan besar dalam membantu pelestarian nilai-nilai kebudayaan supaya obyek wisata kita semakin tersohor. “Pemerintah tidak dapat menyiapkan uang setiap saat kepada rakyat, tetapi pariwisata mampu melakukan itu. Untuk itu, masyarakat berperan dalam memperkenalkan dan membawa nama baik daerah sildenafil citrate tablets in india wisata kita kepada publik. Karena, promosi wisata melalui publikasi media juga perlu dukungan masyarakat,” tegas Suyatno.
Masyarakat sekitar pobyek wisata harus mampu menjadi guide para turis yang datang. “Dengan begitu, obyek wisata kita semakin menjual ke publik. Masyarakat pun harus menggerakkan sektor industri rumahan dengan kerajinan tangan dingin sebagai ciri khas oleh-oleh supaya wisatawan baik domestik maupun mancanegara bisa kembali ke Rohil begitu meninggalkan Negeri Seribu Kubah. sebagai cenderamata,” sebut Suyatno, sebagaimana dilansir daririau.com.
Lakukan Penghematan Serta Pemangkasan Anggaran
Di tahun 2017 mendatang, tunjangan di luar gaji pokok Bupati Rohil H Suyatno, Wabup Jamiludin, termasuk Sekertaris Daerah (Sekda) hingga pejabat eselon II sepakat dipangkas. Penghematan anggaran melalui tunjangan bupati, wabup, sekda dan pejabat eselon II dalam setahun totalnya lebih dari Rp1,8 miliar.
Hal ini diungkapkan Wabup Jamiludin, di sela melepas ratusan Jemaah Calon Haji (JCH) Rohil melalui Embarkasi Bandara Hang Nadim Batam. Jamiludin membeberkan, dari pemangkasan tunjangan bupati, wabup, dan sekda dalam setahun mencapai Rp200 juta. “Sedangkan, jika Satuan Kerja (Satker) kita disahkan dewan atas perubahan usulan dari Mendagri sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) menjadi 27 dari 34 satker. Maka dari para kepala satker bisa menghemat sampai Rp1,62 miliar setahun. Karena setiap kepala satker akan dipotong tunjangannya per bulan Rp5 juta,” ungkap Jamiludin.
Dengan begitu, sambung Jamiludin, penghematan anggaran tahun 2017 tercapai. Apalagi, tahun depan Pemkab Rohil diprediksi masih mengalami devisit anggaran. “Asumsi APBD kita tahun 2017 hanya Rp1,5 triliun, tentunya kita harus berhemat. Dengan begitu, terpaksa tunjangan pejabat kami pangkas sedikit untuk dialihkan ke sasaran pembangunan Kabupaten Rokan Hilir,” rinci Jamiludin.
Menurut Jamiludin, semua Kepala Satker Pemkab Rohil sepakat menyangkut pemangaksan anggaran. “Tahun depan saja pak Bupati H Suyatno tidak mengambil anggaran baju dinas. Ini dilakukan beliau supaya devisit anggaran cepat pulih. Coba kita hitung bersama, dari 27 kepala satker menyumbahkan Rp1,62 miliar setahun,” beber Wabup Jamiludin.
“Angka itu didapat dari setiap kepala satker tunjangannya dipangkas Rp5 juta dikali 27 kepala satker maka hasilnya, Rp135 juta per bulan. Lalu jumlah dari Rp135 juta dikali setahun dapatnya Rp1,62 miliar lalu ditambah dari pemangkasan tunjangan bupati, wabup, dan sekda Rp200 juta setahun maka totalnya Rp1,8 miliar,” pungkasnya. (Adv/Hms)
