Awal Tahun, Sejumlah Komisi di DPRD Bengkalis Intens Laksanakan Kegiatan

AWAL tahun 2019 diwarnai dengan tingginya tingkat intensitas kesibukan para wakil rakyat yang berkantor di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bengkalis. Para wakil rakyat yang tergabung ke dalam sejumlah komisi itu sibuk melakukan kegiatan berupa konsultasi dan koordinasi, sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi.

Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Susianto SR, misalnya, melakukan konsultasi dan koordinasi ke Dirjen Dukcapil Kemendagri RI di Jln. Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, pada Kamis (10/01/2019). Rombongan Komisi I yang beranggotakan H. Asmara, Ita Azmi, Zulkifli, Zuhandi, dan Tinner Waet Bet Tumanggor. Rapat konsultasi dan Koordinasi diterima dengan baik dan di buka langsung oleh Ibuk Dra. Riama Duma Sirait, M.Si yang merupakan Kasi Wilayah I.

Komisi I yang ketiga kalinya menjemput bola terkait masalah blangko E-KTP ini dikarenakan adanya keprihatinan dengan banyaknya keluhan masyarakat Kab. Bengkalis yang tidak mempunyai KTP sehingga menyebabkan segala urusan menjadi terhambat. Dalam Rapat tersebut banyak hal yang dipertanyakan oleh anggota komisi I terkait dengan keterlambatan blanko E-KTP ini, karena sudah menjadi tugas komisi I sebagai mitra kerja Disdukcapil untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.

Susianto, SR selaku Ketua Komisi I mengharapkan, menjelang Pemilu permasalahan Blangko E-KTP sudah bisa diselesaikan karena ini sangat berpengaruh bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu, Susianto meminta kepada Disdukcapil untuk terus melakukan koordinasi ke Provinsi untuk menanyakan Blangko E-KTP yang dikirimkan oleh pusat secara bertahap.

Sehubungan dengan proses pembuatan akte kelahiran yang ditanyakan oleh pak Tinner, Ibuk Riama menjelaskan bahwa sekarang sudah dipermudah dan diatur didalam Permendagri No. 9 Tahun 2018. Ini harus di sosialisasikan kepada masyarakat supaya lebih tau dan paham bagaimana prosesnya.

Konsultasi dan Koordinasi Komisi I DPRD Kab. Bengkalis ke Dirjen Dukcapil Kemendagri di ikuti kabag Humas dan Protokoler Dr. H. Muhammad Nasir, Mpd didampingi dan difasilitasi Kasubag Persidangan Faisal Goustari ,Kasubag Kerjasama dan Aspirasi Taufik Hidaya.

Sementara pada Selasa (15/1/2019), Komisi II DPRD Bengkalis yang membidangi ekonomi pembangunan, menggelar rapat tentang pembahasan rencana kerja tahun anggaran 2019 bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku mitra kerja di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis. Rapat digelar guna pembenahan rencana kerja sebagai upaya meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan program kerja yang telah diagendakan. Beberapa OPD yang dipanggil yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, dan Dinas Pertanian.

Hendri Ketua Komisi II mengharapkan kepada mitra kerja untuk mempercepat proses penyelesaian pemberkasan proyek-proyek yang ada, karena apabila proyek tersebut segera dilaksanakan maka bisa membantu perputaran ekonomi di masyarakat misal buruh, pengusaha, dll.

Menjawab permintaan Ketua Komisi Kadis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tajul Mudaris mengungkapkan saat ini 12 paket pembangunan jalan dan 6 paket pengawasan dalam proses lelang. Yang mana tentunya Dinas berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan proses pengerjaan.

Sementara itu, anggota Komisi II Zamzami Harun, ST mengingatkan agar OPD terkait mengedepankan program-program yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat sehingga ada pertanggungjawaban anggota DPRD sebagai wakil rakyat dalam merealisasikan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Di bagian lain, untuk menyingkapi dan menindaklanjuti surat edaran dari BPJS pusat terkait tidak diberlakukannya rekomendasi dinas sosial untuk masyarakat tidak mampu, Komisi IV DPRD Kab. Bengkalis bersama dinas terkait selaku mitra kerja melakukan rapat kerja untuk mebahas persoalan ini sekaligus mencari solusi alternatif. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kab. Bengkalis pada Selasa (15/01/2019) ini dihadiri oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Bengkalis, RSUD Mandau, BPJS Cabang Dumai dan BPJS Cabang Bengkalis.

Memimpin rapat, Sofyan selaku ketua Komisi IV sangat prihatin atas kondisi yang terjadi sekarang, kondisi seperti ini tentu saja menyulitkan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit. karena berdasarkan surat Nomor:1394/XIII-03/1218 menyatakan bahwa surat rekomendasi Dinas Sosial sebagai pendaftaran PBPU beserta keluarganya tidak diberlakukan lagi, surat ini ditandatangi per 31 Desember 2018.

“Menggunakan BPJS sangat menyulitkan masyarakat yang tidak mampu, kami berharap Dinas Sosial dan Rumah Sakit, untuk mencari solusi atau regulasi baru terhadap BPJS, serta untuk mengurangi biaya pengobatan masyarakat yang tdak mampu”, Ujar Nanang Haryanto menanggapi, sebagaimana dilansir dari website resmi DPRD Bengkalis.

Suryani dari pihak BPJS mengakui bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan kebijakan apapun karena surat yang beredar tersebut merupakan keputusan dari pusat. Adapun solusi yang diberikan yaitu bagi masyarakat miskin yang mau berobat tetapi terkendala oleh BPJS yang tidak aktif atau tidak berlaku lagi bisa dilayani dengan menggunakan sistem UHC (Universal Health Coverage). Pihak BPJS pun berencana akan turun ke desa-desa untuk mensosialisasikan keputusan tidak diberlakukannya lagi Rekomendasi Dinas Sosial ini.

“BPJS perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait tunggakan pembayaran oleh masyarakat, banyak peserta menunggak adalah peserta yang di PHK yang tidak mampu membayar,”Ujar H. Thamrin Mali.

Ada beberapa kesepakatan yang diambil dalam rapat tersebut, yaitu masyarakat yang tidak mampu yang belum mendapatkan jaminan kesehatan harus tetap dilayani oleh pihak rumah sakit, Direncanakan pula masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan untuk bisa ditanggung oleh Jamkesda, dan pihak RSUD dan Dinas Kesehatan harus berkoordinasi untuk merekap data yang belum masuk ke BPJS. Menindaklanjuti masalah ini, Komisi IV berencana akan kembali memanggil pihak-pihak terkait yaitu Satlantas, Jasa Raharja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Rabu (9/1/2019), Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis lakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) terkait masalah Tenaga Honorer Kategori Dua (K2) di Bidang Pendidikan. Rombongan Komisi IV yang datang disambut langsung oleh Ibu Hesty. Pertemuan tersebut dilakukan di Ruang Centre Lantai Dasar Kemenpan RB.

Komisi IV yang terdiri dari Nanang Haryanto, Syaiful Ardi dan Fransisca secara langsung menanyakan terkait isu-isu yang berkembang yang mengatakan bahwa tenaga Honorer K2 akan dilakukan pengangkatan menjadi PNS dan diminta pendataan ulang.

Dijawab oleh Ibu Hesty untuk Honorer K2 dipastikan tidak ada pengangkatan secara otomatis, harus tetap melalui tes tetapi Honorer K2 yang sudah terdata di Kementerian yang mengikuti tes akan mendapat kemudahan dalam pengangkatan.

Kemudian, terkait pendataan ulang atau pengangkatan lagi Honorer K2 Ibu Hesty menyangkal isu tersebut. Isu-isu yang berkembang tersebut dikhawatirkan adalah ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari pihak-pihak yang tertipu. “Masalah Honorer K2 ini sudah diatur oleh PP No. 49 Tahun 2018. Jumlah seluruh se-Indonesia yaitu 450.000 yang bakal diangkat dengan Batasan umur 35 tahun”, Ujar Hesty.

PP Nomor 49 Tahun 2018 ini berisi tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honor yang telah melampaui batas usia pelamar Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status PPPK. Bagi par tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK tetap mengikuti proses seleksi sesuai merit sistem. Ini karena seleksi berbasi merit adalah syarat dasar dalam rekrutmen ASN.

Sementara pada Kamis (24/1/2019), pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Bengkalis menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) perencanaan pembangunan daerah dengan menghadirkan narasumber dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan tenaga ahli E-Planning di Hotel Prime Park Pekanbaru.

Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan tentang proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Acara di awali dengan pembacaan doa dipandu oleh bapak Rahmad, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari kepala Bappeda terkait dengan pengawasan terhadap fungsional aplikasi E-planning, sambutan dan pengarahan dari Bupati Bengkalis sekaligus membuka secara resmi kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal ini diwakili oleh Asisten II bagian perekonomian dan pembangunan Herry Indra Putra dan sebagai moderator acara Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (PPE). (adv/hms)

Previous Mantap, DAK Bengkalis tahun 2019 Naik 100%
Next Belum Optimal dan Berikan Kontribusi, Diskop UMKM Bina Koperasi dan Usaha di Bengkalis

About author