Ancaman Jerebu di Tengah Pandemi

0

Cakupan karhutla di Riau sudah menjangkau lahan dengan luas hampir 700 hektare. Tersebar di sejumlah kabupaten, bila bencana itu tidak segera diatasi bukan tidak mungkin ancaman jerebu yang sangat membahayakan kesehatan itu akan kembali menjadi kenyataan di Riau.

SEMPAT mereda untuk jangka waktu tertentu, kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan) kembali melanda Provinsi Riau. Masyarakat, termasuk di sejumlah kawasan yang berdekatan dengan Riau, saatnya untuk kembali bersiap-siap untuk menghadapi bencana kabut asap alias jerebu yang sangat merugikan kesehatan manusia itu.

Kondisi ini terjadi justru di saat masyarakat Riau –dan seluruh umat manusia di muka bumi—tengah dihadapkan pada persoalan kesehatan yang amat pelik. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sekitar setahun, yang setakat ini belum menampakkan tanda-tanda akan mereda, menambah panjang daftar masalah kehidupan yang harus dihadapi oleh daerah yang kaya dengan minyak bumi ini.
Tengokhlah, sejak awal 2021 sampai sekarang kasus karhutla sudah mencakup area seluas 657,71 hektare di wilayah Riau. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau Jim Gofur di Pekanbaru, Senin, kebakaran hutan dan lahan terjadi di 10 dari 12 wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

Kebakaran hutan dan lahan paling luas terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis (200,66 hektare) disusul Indragiri Hilir (122,5 hektare), Dumai (109,1 hektare), dan Siak (72,9 hektare). Menurut BPBD, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Pelalawan (48 hektare), Kepulauan Meranti (35,5 hektare), Rokan Hilir (31 hektare), Indragiri Hulu (25 hektare), dan Pekanbaru (tiga hektare). Hanya di Kuansing dan Rohul yang tidak terjadi karhutla.
Pada Senin (15/3/2021), misalnya, seratusan titik panas atau hotspot terpantau di Riau. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. “Hari ini terpantau 169 titik panas atau hotspot di Riau, terjadi lonjakan yang cukup signifikan,” ujar Forecaster On Duty Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru Putri Santy Siregar, Senin (15/3/2021).

Ia mengatakan, 169 titik panas ini tersebar di 4 wilayah dengan sebaran terbanyak itu berada di kabupaten Bengkalis yakni mencapai 118 titik. “Selanjutnya adalah Kabupaten Pelalawan sebanyak 34 titik, Kepulauan Meranti 16 titik dan Kota Dumai sebanyak satu titik,” cakap Putri.
Ia mengatakan, dari jumlah tersebut, 34 titik diantaranya berada di level tinggi. Hal ini bisa diartikan di wilayah tersebut dipastikan ada aktivitas kebakaran hutan dan lahan. Titik api tersebut tersebar di Kabupaten Bengkalis sebanyak 32 titik, Kepulauan Meranti 1 titik dan Pelalawan satu titik.

Sejumlah dampak pun sudah mulai dirasakan. Kualitas udara sebagian besar wilayah di Sumatra Barat (Sumbar) diprediksi masih buruk atau mengalami penurunan. Penurunan diprediksi terjadi mulai Kamis hingga Sabtu (11-13/2/2021) mendatang karena imbas karhutla) di Riau.
Berdasarkan prediksi ECMWF yang dikutip dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang, Kabupaten Agam konsentrasi rerata 24 jam dari pukul 00.00 hingga 23.00 WIB untuk paramater PM2.5 di Kabupaten dan Kota di Sumbar masih menunjukkan potensi wilayah-wilayah dengan konsentrasi PM2.5 di atas 15,5 µg/m3 berdasarkan lampiran nomor 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kualitas udara menurun karena imbas dari Karhutla (Riau). Di sana masih terpantau hotspot (titik api) di Timur Sumbar,” kata Kepala Stasiun GAW Kototabang, Wan Dayantolis kepada Padangkita.com via pesan WhatsApp, Kamis (11/3/2021). Wan menjelaskan Kabupaten dan Kota di Sumbar yang mengalami penurunan kualitas udara yakni bagian tengah dan timur Kabupaten Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, bagian selatan Pasaman.

Sementara di bagian lain, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, tim gabungan pemadam kebakaran hutan dan lahan kekurangan alat. Untuk itu, dia meminta kepada pihak pemerintah kabupaten dan kota untuk ikut menyediakan alat pemadam karhutla itu. “Tim gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Manggala Agni dan BPBD kekurangan alat pemadam karhutla saat melakukan kegiatan pemadaman di lokasi. Kami minta pemerintah kabupaten dan kota menyediakan alat itu,” katanya, Selasa (9/3/2021).

Sementara itu, Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi mengungkapkan, alat pemadam tersebut sangat dibutuhkan karena personel sudah banyak bersiaga di sekitar lokasi kebakaran lahan. Karena saat ini, karhutla dapat dipantau melalui aplikasi Dasboard Lancang Kuning. “Tentunya akan sulit melakukan pemadaman kalau anggota sudah banyak di lokasi, namun alat pemadam kurang,” jelasnya.

Di bagian yang, seluas empat hektar lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, tim pemadam terkendala kondisi angin yang berubah-ubah yang mengakibatkan api sulit dipadamkan.

Kepala Regu I Manggala Agni Sumatera IV Pekanbaru, Roni Rodinsa, mengatakan, titik kebakaran berada di Desa Rimbo Panjang. “Lahan terbakar merupakan lahan gambut, diperkirakan luas yang terbakar empat hektar, kita upayakan pemadaman tentunya sehingga lahan yang terbakar semakin sedikit, dan akan berlanjut dua atau tiga hari kedepan,” ucapnya, Rabu, 10 Maret 2021.

Roni, menambahkan,pemadaman terkendala kondisi angin yang kencang mengakibatkan pemadaman sulit dikendalikan. “Kondisi angin kencang mengakibatkan pemadaman sulit dilakukan karena api cepat merambat ke lahan lainnya,” tuturnya. Ia, menjelaskan, tim pemadam yang diterjunkan berjumlah enam orang, terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri. “Regu yang diturunkan dari Manggala Agni enam orang, Babinsa dan Bhabinkamtibmas ada tiga orang,” terangnya.

Berbagai upaya memang telah dan akan terus dilakukan untuk memadamkan karhutla. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Riau, misalnya, sudah mendistribusikan alat berat berupa 12 unit eskavator ke enam UPT Dinas PUPR Riau. Langkah ini diambil sebagai upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan masyarakat dengan alasan membuka lahan untuk bertani atau berkebun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau M Taufik OH menjelaskan kebijakan yang diambil pihaknya ini juga untuk mendukung penanganan karhutla di Provinsi Riau. “Saat ini kami menempatkan 12 Eskavator atau alat berat di 6 UPT Dinas PUPR Riau. Dimana masing masing UPT di tempatkan dua Eskavator,” ujarnya dalam siaran pers Rabu (10/3/2021). Dia merincikan UPT Dinas PUPR Riau tersebar di beberapa lokasi yakni UPT1 melayani wilayah Pekanbaru,Siak, Pelalawan , UPT2 melayani wilayah Dumai dan Rohil , UPT3 melayani wilayah Bengkalis dan Meranti, UPT4 melayani wilayah Inhu dan Inhil, UPT5 melayani wilayah Kampar dan Kuansing, dan UPT 6 melayani wilayah Rokan Hulu.

Masih untuk tujuan yang sama, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai dilakukan di Riau. Target kegiatan saat ini sebagai langkah preventif dengan pembasahan lahan gambut. “Namun tidak menutup kemungkinan jika sudah terjadi titik panas atau titik api TMC juga berupaya untuk melakukan pemadaman,” kata Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Jon Arifian di Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021.

Menurut dia, secara historis, jumlah titik hotspot meningkat pada Maret dengan periode puncak pada Agustus hingga September. Operasi TMC di Riau dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Tim TMC mengerahkan satu armada pesawat Casa 212-200 dengan registrasi A-2103 milik TNI Angkatan Udara (AU). Jumlah personel dari BBTMC BPPT mencapai 11 orang, yang terdiri dari tujuh petugas di Posko TMC dan empat orang di Pos Meteorologi (Posmet). Selain itu, kata dia, pihaknya dibantu 11 kru TNI AU untuk mengoperasikan pesawat Casa 212-200. Ada pula satu petugas dari BMKG pusat yang berkoordinasi dengan BMKG Riau. “Posko TMC Siaga Darurat Karhutla dipusatkan di area Lanud Roesmin Nurjadin Riau,” kata Jon.

Sementara Gubri Syamsuar meminta setiap lokasi karhutla langsung dipasang garis polisi dan dilakukan penyelidikan, agar kebakaran tidak berulang dan bisa menghasilkan efek jera bagi pelaku. Guri menyarankan untuk memasang police line di setiap area karhutla di Riau. Selain itu ia berharap dukungan dari bupati, Wali Kota, Polres, Dandim, Kajati dan yang lainnya dalam penanganan karhutla.

Dikatakan, apabila lahan yang diberi tanda garis polisi tersebut termasuk kawasan hutan dan ditanami tanaman tertentu oleh pihak tertentu, lanjutnya, maka hal tersebut bisa dijerat dengan tindak pidana. Menurut dia, upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum agar ada efek jera.

Sejalan dengan itu, Polda Riau telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus karhutla. Mereka berasal dari beberap daerah di Riau dan ditahan polisi. “Di Kabupaten Indragiri Hilir ada 1 tersangka, Pelalawan 1 orang, Bengkalis ada 2, Kota Dumai 2 orang, Kepulauan Meranti 1 dan Kampar juga 1 orang,” ujar Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Senin (8/3/2021).

Sunarto menjelaskan, para tersangka tersebut yakni Zul, Mis, San, Pet, Ta, Ed, Mas dan Ab. Perkara para tersangka itu masuk dalam tahap penyidikan. “Seluruh tersangka merupakan perorangan. Belum terdapat koorporasi atau perusahaan yang terlibat dalam kasus karhutla di Riau,” kata Narto. Sedangkan luas lahan karhutla yang tengah diselidiki polisi hanya mencapai 25,25 hektar. Ada 6 hektar di Inhil, 0,5 hektar di Pelalawan, 3 hektar di Bengkalis, 10,25 hektar di Dumai, 5 hektar di Meranti dan 0,5 di Kampar. (e2/dari berbagai sumber)

 

 

 22 total views,  1 views today