SALAH satu prioritas pembangunan Kabupaten Rohul (Rokan Hulu) adalah pembangunan di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan. Pembangunan di sub-sektor ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Rohul terhadap bahan pangan (terutama besar) yang berasal dari luar daerah.
Untuk menggenjot angka produksi padi, ketersediaan jaringan irigasi merupakan kebutuhan yang tak bisa dikesampingkan. Hanya dengan jaringan irigasi yang baiklah, antara lain, memungkinkan para petani di Rohul mampu meningkatkan produksi padinya. Selain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan beras lokal, juga buat meningkatkan kesejaheraan petani padi.
Tapi di tengah upaya Pemkab Rohul meningkatkan produksi padi, terjadi pula kendala yang tak diharapkan. Antara lain, pembangunan
jaringan interkoneksi irigasi Osaka (Okak-Samo-Kaiti) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) masih terkendala pembebasan lahan masyarakat yang terkena dampak proyek.
Dalam upaya untuk mengajak masyarakat mendukung proyek irigasi dari bantuan APBN ini, Plt Bupati Rohul H. Sukiman ikut turun tangan dalam mensosialisasikan soal ganti rugi lahan ke masyarakat di aula kantor Camat Rambah Samo, Rabu (7/12/16).
Sosialisasi pembebasan lahan untuk proyek irigasi Osaka dihadiri perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau diwakili Kabag Pemerintahan Umum, Biro Pemerintahan Setdaprov Riau Mauridus Shafa, Kepala Bappeda Rohul Nifzar Rachman, Kasi Pendaftaran Tanah dari BPN Rohul Nasrul Sari.
Hadir juga perwakilan dari Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Camat Rambah Samo Fatanalia, serta Camat Rambah Arie Gunadi.
Pada kesempatannya, Plt Bupati Rohul Sukiman mengatakan jaringan interkoneksi irigasi Osaka akan dibangun sepanjang 9,6 kilometer. Irigasi ini melintasi tiga desa di Kecamatan Rambah Samo seperti Desa Rambah Samo Barat, Pasir Makmur dan Karya Mulya. Serta satu desa di Kecamatan Rambah yaitu Desa Suka Maju.
Sukiman menerangkan irigasi Osaka dibangun untuk pemenuhan kebutuhan air di 3.246 titik lahan pertanian di Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Rambah yang selama ini masih kekurangan pasokan air.
Diakuinya, pihaknya sangat mendukung proyek pemerintah pusat ini, karena upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat petani.
”Dengan irigasi ini tentunya pertanian di sini akan berkembang pesat. Apalagi selama ini kendalanya orang mau bertani, tapi airnya yang tidak ada,” ungkapnya, sebagaimana dilansir riauterkini.com.
Ia mengharapkan proses pembebasan lahan untuk proyek irigasi Osaka tuntas di akhir Desember 2016, dan di akhir Desember 2017 irigasi bisa interkoneksi dan dinikmati masyarakat, terutama petani.
Sukiman mengajak masyarakat di empat desa yang lahannya terkena dampak proyek irigasi ikut mendukung, yakni bersedia menyerahkan lahan untuk diganti rugi oleh pemerintah.
Masih di tempat sama, Kepala Bappeda Rohul Nifzar Rachman mengatakan pembangunan irigasi sepanjang 9,6 km diperkirakan memakai lahan masyarakat sekira 20 hektar di empat desa dan dua Kecamatan.
Namun, dari 20 hektar lahan yang akan dibebaskan, baru sekira 4,8 hektar yang sudah dibebaskan oleh Pemkab Rohul pada 2015 lalu, dan selebihnya masih disosialisasikan ke masyarakat.
Karena keterbatasan anggaran dan aturan yang hanya membolehkan Pemerintah Daerah membebaskan lahan di bawah 5 hektar, maka pada 2016 ini Pemkab Rohul mengusulkan pembebasan lahan ke Pemprov Riau untuk diusulkan ke Kementrian PUPR, dan usulan direspon positif oleh Pemprov Riau dan pemerintah pusat.
”Kini lahan yang akan dibebaskan tinggal 15,2 hektar lagi. Seluruh proses difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Riau),” ungkap Nifzar, dan mengharapkan Appraisal segera membuat perhitungan dan pengukuran melibatkan BPN Rohul, sehingga besaran harga per persil lahan yang akan diganti rugi diketahui.
Kabag Pemerintahan Umum, Biro Pemerintahan Setdaprov Riau, Mauridus Shafa, mengakui sosialisasi digelar merupakan tahap kedua dari tahapan pembebasan lahan.
Pasca sosialisasi kedua, tim akan konsultasi publik untuk mem-validasi alas hak lahan, dan kemudian dibuat berita acara kesepakatan antara pemilik lahan, dengan tim persiapan pembebasan lahan.
Bila saat konsultasi publik ada masyarakat keberatan, maka akan dilakukan konsultasi publik ulang, sehingga ada kesepakatan. ”Setelah semua selesai, Gubernur yang akan menerbitkan SK penetapan lokasi yang akan diganti rugi,” jelas Mauridus Shafa.
Diakuinya, pada proses pembebasan lahan interkoneksi Osaka, Pemprov Riau sebatas sebagai fasilitator. Untuk anggaran sendiri dibantu dari APBN. Besaran ganti rugi baru akan dihitung oleh Tim Appraisal setelah keluar SK Penetapan Lokasi oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. ”Penghitungan harga akan dilakukan tim Appraisal. Untuk proses ganti rugi dan pengukuran lahan akan dilakukan BPN, dan penyaluran dana ganti rugi akan dilakukan Bank Riau Kepri,” ungkapnya.
Mauridus menargetkan, pembebasan lahan untuk proyek jaringan interkoneksi irigasi Osaka ini bisa tuntas pada akhir Desember 2016 atau awal Januari 2017. (Adv/Hms)
